Search

Home / Aktual / Ekonomi

Biaya Transportasi RI Tembus 12,46 Persen Lebihi Standar Bank Dunia

Nyoman Sukadana   |    12 September 2025    |   18:18:00 WITA

Biaya Transportasi RI Tembus 12,46 Persen Lebihi Standar Bank Dunia
Bus, kereta, dan sepeda melintas di kawasan perkotaan, mencerminkan solusi transportasi publik terintegrasi untuk kurangi kemacetan.

DENPASAR, PODIUMNEWS.com – Kementerian Perhubungan mencatat pengeluaran masyarakat untuk transportasi masih relatif tinggi, yakni mencapai 12,46 persen per bulan dari total biaya hidup. Angka ini melebihi standar Bank Dunia yang menetapkan batas maksimal 10 persen dari total biaya hidup.

Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada, Dwi Ardianta Kurniawan, menilai tingginya biaya transportasi masyarakat dipengaruhi sejumlah faktor kompleks. Ia menyebutkan perlunya perencanaan permukiman yang matang di kawasan padat penduduk agar akses ke pusat aktivitas utama lebih mudah dijangkau. Dengan demikian, biaya bahan bakar dan operasional dapat ditekan.

“Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai juga menjadi aspek penting untuk mengurangi kemacetan, sehingga biaya perjalanan tidak membengkak,” katanya melalui siaran pers, Kamis (11/9/2025).

Selain itu, menurut Dwi, penyediaan angkutan umum yang terjangkau sangat dibutuhkan di kawasan padat penduduk. Subsidi yang tepat sasaran dinilai efektif karena jumlah pengguna transportasi publik di wilayah tersebut relatif tinggi. Namun, untuk daerah yang belum padat, diperlukan insentif tambahan seperti ketersediaan halte, rute yang memadai, dan jadwal keberangkatan yang lebih baik.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi antar moda untuk mengurangi inefisiensi biaya perjalanan jarak jauh. Contoh nyata adalah penerapan integrasi tarif di Jakarta antara TransJakarta, MRT, dan LRT yang memberlakukan tarif maksimal Rp10.000 untuk perjalanan lintas moda selama tiga jam. “Tarif ini cukup efektif menekan biaya dibanding harus membayar terpisah,” jelasnya.

Terakhir, penggunaan sistem pembayaran digital dinilai sangat membantu dalam membangun ekosistem transportasi yang transparan. Digitalisasi tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga memungkinkan analisis data pola pergerakan masyarakat secara lebih akurat. “Ekosistem digital membuat proses bisnis jauh lebih transparan dan mendukung pengambilan keputusan strategis,” pungkasnya.

(riki/sukadana)

Baca juga :
  • Badung Raih Apresiasi Nasional Peduli UMKM di HUT KompasTV
  • Stabilitas Fiskal dan Komunikasi Kebijakan Jadi Kunci Kepercayaan Pasar
  • Ekonom UGM Ingatkan Risiko Rupiah Melemah Imbas Kebijakan Menkeu Baru