Reshuffle Kabinet Prabowo Dipicu Faktor Ekonomi dan Politik

Belum genap setahun memimpin Kabinet Merah Putih, Prabowo sudah dua kali mengganti menteri. Reshuffle pertama terjadi pada Februari 2025 dengan pergantian Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, oleh Brian Yuliarto. Sementara reshuffle kedua mengganti lima menteri sekaligus, termasuk pos strategis Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Mada menilai pergantian Menteri Keuangan merupakan langkah strategis untuk menjawab akar persoalan ekonomi yang dihadapi pemerintah. “Melalui pergantian Menteri Keuangan ini, Presiden ingin mengatasi akar persoalan kondisi ekonomi,” jelasnya.

Dari sisi politik, reshuffle dipandang sebagai respons cepat Presiden terhadap sejumlah isu sensitif yang belakangan muncul di publik. Isu tersebut meliputi dinamika di partai politik, rumor kebocoran intelijen negara, hingga sorotan terhadap kualitas lembaga Polri maupun TNI. Kondisi ini, menurut Mada, erat kaitannya dengan keputusan mengganti Menko Polkam.

Lebih jauh, Mada menilai pilihan Presiden pada posisi Menko Polkam menunjukkan kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan sipil dan militer. “Mungkin salah satu kriterianya adalah bahwa tidak cukup responsif jika Pak Prabowo memilih Menko Polkam dari tentara atau Polri. Ini terkait kekhawatiran politik tentang adanya situasi darurat militer atau supremasi sipil yang kemudian dikorbankan,” terangnya.

Menurut Mada, reshuffle ini dapat meredakan situasi saat ini, namun belum sepenuhnya menjawab permasalahan jangka panjang. Ia juga memproyeksikan dinamika kekuasaan di kalangan elite akan terus memengaruhi formasi kabinet. “Saya rasa bahwa reshuffle kabinet ini masih belum terlalu matang dan kemungkinan akan bisa terjadi reshuffle lagi kalau terdapat perkembangan situasi,” pungkasnya.

(riki/sukadana)