Dua Kebijakan Awal Menkeu Baru: Rp200 Triliun dan Magang Lulusan

Keputusan penempatan dana negara di bank ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada Jumat (12/9). Dana ditempatkan di lima bank, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Menurut ekonom UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, langkah ini bisa dipahami karena selama ini terdapat dana negara yang mengendap di Bank Indonesia akibat lambatnya penyerapan anggaran. “Penempatannya ke bank dapat meningkatkan kapasitas perbankan dalam menyalurkan kredit, memperbaiki rasio likuiditas, dan mengurangi hambatan dana jangka pendek,” jelas dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM ini melalui keterangan resmi, Jumat (26/9/2025).

Meski demikian, Wisnu mengingatkan efektivitas penempatan dana tetap bergantung pada kondisi riil. Jika bank terlalu berhati-hati atau permintaan kredit produktif lemah, dana bisa “parkir” pada instrumen aman atau aset likuid sehingga dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja terbatas. Ia juga menekankan perlunya manajemen risiko fiskal agar tidak muncul beban tersembunyi bagi APBN. “Prinsip umum manajemen fiskal harus dijaga, termasuk plafon jaminan, harga risiko yang tepat, dan transparansi pelaporan,” tambahnya.

Selain kebijakan likuiditas perbankan, Menkeu Purbaya juga meluncurkan program magang untuk 20 ribu lulusan perguruan tinggi. Peserta akan mendapatkan uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) selama enam bulan pada tahap awal. Program ini disebut sebagai bagian dari akselerasi ekonomi untuk menyiapkan tenaga kerja muda lebih siap masuk dunia kerja.

Namun skala program dinilai masih terbatas. Berdasarkan data resmi Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi pada 2025 mencapai sekitar satu juta orang. “Program magang ini relatif kecil terhadap jumlah penganggur sehingga dampak agregatnya akan sangat terbatas jika tidak diperluas dan diintegrasikan dengan penempatan kerja berkelanjutan,” ujar Wisnu.

Ia menekankan efektivitas program bergantung pada kualitas pengalaman kerja, insentif bagi pemberi kerja, serta sistem job matching. Menurutnya, kebijakan yang tepat tidak hanya memberi subsidi gaji sementara, tetapi juga membuka peluang konversi ke pekerjaan tetap.

Lebih jauh, Wisnu menilai arah pembangunan perlu fokus pada sektor yang mampu menyerap tenaga kerja luas sekaligus memberi nilai tambah berkelanjutan. Penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi, digitalisasi UMKM, serta pengembangan pertanian dan kelautan disebut sebagai kunci memperkuat daya saing nasional.

Dua langkah awal Menkeu baru ini mencerminkan upaya mendorong likuiditas perbankan sekaligus merespons masalah pengangguran terdidik. Meski dinilai strategis, para ekonom mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal dan memperbesar skala program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.

(riki/sukadana)