Puan Minta Maaf, Ajak DPR Tidak Alergi Kritik

JAKARTA, PODIUMNEWS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia atas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat yang dinilainya belum sepenuhnya sempurna. Ia menegaskan, kritik masyarakat harus diterima dengan lapang dada dan dijawab dengan kerja nyata, bukan dengan sikap defensif atau pembenaran.

Hal itu disampaikan Puan saat membacakan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 dalam rapat paripurna khusus memperingati HUT ke-80 DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

“Dengan penuh kerendahan hati, atas nama seluruh Anggota dan Pimpinan DPR RI, kami meminta maaf kepada rakyat Indonesia apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat secara sempurna,” kata Puan di hadapan peserta sidang.

Puan menegaskan, kritik rakyat merupakan bagian dari pengawasan terhadap kinerja DPR yang harus diterima dengan terbuka. Menurutnya, rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, baik secara halus maupun keras, bahkan kasar.

“Kritik rakyat bisa datang dengan berbagai cara, melalui demonstrasi di depan Gedung DPR RI, di pelosok daerah, atau melalui berbagai postingan di media sosial. Apapun bentuknya, DPR RI harus mendengarnya sebagai suara rakyat,” ujarnya.

Ia meminta seluruh anggota DPR untuk tidak alergi terhadap kritik dan menjadikannya bahan introspeksi serta dorongan perubahan. Bagi Puan, keberanian mendengar kritik merupakan bentuk tanggung jawab moral lembaga perwakilan rakyat kepada masyarakat.

“DPR RI harus berani mendengar, berani dikritik, dan berkomitmen tinggi untuk meningkatkan dedikasinya agar harapan rakyat tetap tumbuh,” tegasnya.

Lebih jauh, Puan menekankan bahwa sejarah tidak akan mencatat berapa banyak undang-undang yang disahkan DPR, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan rakyat dari keputusan parlemen. Ia menilai ukuran keberhasilan DPR bukan pada jumlah produk legislasi, tetapi pada dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.

“Sejarah tidak akan mencatat hanya berapa banyak undang-undang yang kita sahkan, tetapi apakah setiap keputusan DPR RI membawa manfaat bagi rakyat dan membuat hidup mereka lebih mudah dan nyaman,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Puan juga mengingatkan para anggota dewan agar lebih banyak menggunakan waktu untuk membicarakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Ia menegaskan bahwa amanat rakyat adalah tanggung jawab besar yang tidak boleh disalahartikan sebagai hak istimewa.

“Sudah selayaknya kita yang harus lebih sibuk membicarakan rakyat, bukan rakyat yang sibuk membicarakan kita,” ujarnya.

Puan menutup pidatonya dengan ajakan untuk menjadikan kritik publik sebagai bahan perbaikan dan momentum perubahan DPR menuju lembaga yang lebih terbuka, responsif, dan berorientasi pada pelayanan rakyat.

“Kami akan menjadikan setiap kritik dan masukan sebagai pendorong bagi kami untuk menyempurnakan diri dan bertransformasi lebih baik,” pungkasnya.