Rp1,3 Triliun untuk Infrastruktur Kuta Utara–Selatan, Badung Genjot Pemerataan
BADUNG, PODIUMNEWS.com – Pemerintah Kabupaten Badung menyiapkan pembiayaan sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan pembebasan lahan di kawasan Kuta Utara dan Kuta Selatan pada tahun anggaran 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah sekaligus mendorong pemerataan pembangunan ekonomi daerah.
Anggaran tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam Rapat Paripurna DPRD Badung, Rabu (29/10/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD I Gusti Anom Gumanti dan dihadiri Forkopimda, pimpinan OPD, serta unsur instansi vertikal dan perusahaan daerah.
Bupati Adi Arnawa menjelaskan, pembiayaan daerah tahun 2026 bersumber dari dua pos utama, yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp159,4 miliar dan penerimaan pembiayaan utang daerah sebesar Rp1,3 triliun. “Dana tersebut akan kami arahkan untuk pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur strategis di Kuta Utara dan Kuta Selatan yang menjadi simpul pertumbuhan ekonomi Badung,” ujarnya.
Menurut Bupati, pembangunan infrastruktur di dua wilayah tersebut merupakan kebutuhan mendesak mengingat meningkatnya mobilitas penduduk dan aktivitas pariwisata. “Kuta Utara dan Kuta Selatan adalah jantung pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas dan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah tengah dan utara Badung,” kata Adi Arnawa.
Selain fokus pembiayaan infrastruktur, Bupati juga memaparkan total rancangan belanja daerah tahun 2026 sebesar Rp13,2 triliun, dengan komposisi belanja operasi Rp6,7 triliun (50,74%), belanja modal Rp4,1 triliun (31,30%), belanja tidak terduga Rp211,4 miliar (1,59%), dan belanja transfer Rp2,1 triliun (16,37%).
Dari sisi pendapatan, total pendapatan daerah dirancang sebesar Rp12,3 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp11,5 triliun atau berkontribusi 87,03 persen terhadap total belanja. Kondisi ini mencerminkan kapasitas fiskal Badung yang kuat serta tingkat kemandirian ekonomi daerah yang tinggi.
“Dengan dukungan PAD yang solid, kami dapat mengalokasikan pembiayaan jangka menengah untuk proyek infrastruktur besar tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan. Prinsip kami jelas: setiap utang daerah harus produktif dan berdampak langsung pada masyarakat,” tegasnya.
Selain APBD, Bupati juga menyampaikan Raperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal. Regulasi ini, menurutnya, akan memperkuat daya tarik investasi dan membuka lapangan kerja baru di sektor-sektor strategis, termasuk kawasan yang terdampak pengembangan infrastruktur.
“Pemerataan pembangunan bukan hanya soal fisik, tetapi juga pemerataan kesempatan. Karena itu, infrastruktur dan investasi harus berjalan beriringan,” ujar Adi Arnawa. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut disusun berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan.
Bupati menutup penjelasannya dengan mengajak DPRD memberikan masukan untuk penyempurnaan rancangan tersebut. “Kami terbuka terhadap saran konstruktif agar APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Badung,” pungkasnya.
(adi/sukadana)
