Fraksi Golkar DPRD Bali Soroti Perubahan APBD dan Program Strategis
DENPASAR, PODIUMNEWS.com — Rancangan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama. Perubahan APBD ini juga dipengaruhi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, serta penyesuaian pasca pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD Tahun Anggaran 2024.
Dalam penjelasan Gubernur Bali Wayan Koster, pendapatan daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp 6,02 triliun mengalami peningkatan Rp 473 miliar lebih sehingga menjadi Rp 6,5 triliun atau naik 7,85 persen. Sementara itu, total belanja daerah juga meningkat dari Rp 6,8 triliun menjadi Rp 7,07 triliun, atau naik 3,56 persen. Dengan alokasi tersebut, APBD Perubahan direncanakan mengalami defisit sebesar Rp 569 miliar lebih.
Menanggapi rancangan tersebut, Fraksi Partai Golkar DPRD Bali menyatakan apresiasi sekaligus memberikan sejumlah catatan strategis. Ketua Fraksi Partai Golkar, Agung Bagus Tri Candra Arka menyerukan pentingnya efektivitas anggaran dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.
“Untuk itu, Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi kepada Saudara Gubernur terhadap penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2025 yang telah mengakomodir sejumlah kebutuhan mendesak dan strategis di tengah keterbatasan anggaran,” ujarnya di Ruang Fraksi Partai Golkar, DPRD Provinsi Bali, Senin (21/7/2025).
Dalam pemaparannya, Fraksi Partai Golkar menilai target pendapatan daerah cukup realistis. Hingga 20 Juni 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp 2,77 triliun atau 45,96 persen dari target.
“Kami meyakini melalui kerja keras dan semangat kebersamaan jajaran Pemprov Bali akan mampu merealisasikan target yang direncanakan. Bahkan khusus untuk Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang ditetapkan sebesar Rp 400 miliar berpeluang melampaui target,” jelasnya.
Namun, Fraksi Partai Golkar menyoroti turunnya alokasi belanja modal dari Rp 1 triliun menjadi Rp 849 miliar atau turun 15,77 persen. Padahal, belanja modal diperlukan untuk meningkatkan infrastruktur pelayanan publik, termasuk jalan, irigasi, sekolah, dan fasilitas layanan masyarakat.
Fraksi juga menyinggung program strategis satu keluarga satu sarjana yang dinilai mendapat respons positif masyarakat, namun belum terlihat jelas dalam struktur alokasi anggaran Perubahan APBD 2025.
“Kami melihat program satu keluarga satu sarjana sangat relevan untuk meningkatkan kualitas SDM Bali, tetapi program ini belum mendapatkan alokasi anggaran pada rancangan Perubahan APBD tahun 2025,” ujar politisi asal Kerobokan, Badung tersebut.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya perbaikan layanan transportasi publik Trans Metro Dewata yang alokasinya mencapai Rp 57 miliar, namun dianggap belum efektif karena belum terintegrasi dengan jaringan transportasi lain.
Selanjutnya, Fraksi menyampaikan keprihatinan terhadap penurunan anggaran pendidikan, BPBD, dan Dinas Kominfo. “Kami melihat adanya penyusutan anggaran yang signifikan pada bidang pendidikan, penanggulangan bencana, dan komunikasi informatika. Padahal bidang-bidang ini krusial dalam pembangunan Bali saat ini,” ujar Wayan Gunawan.
Selain soal anggaran, Fraksi Golkar juga menyentuh isu strategis, seperti pentingnya penegakan Perda RTRW untuk mencegah alih fungsi lahan, masalah kapasitas irigasi di kawasan pariwisata, polemik kewenangan Majelis Desa Adat (MDA), hingga kasus kematian ikan di Danau Batur dan beredarnya beras oplosan di pasaran.
“Fraksi Partai Golkar mendesak Saudara Gubernur untuk melakukan sidak terhadap beras oplosan dan melakukan kajian menyeluruh agar kematian massal ikan di Danau Batur tidak terjadi lagi,” tegasnya.
Fraksi juga mengingatkan agar semua siswa baru yang belum tertampung pasca PPDB dapat difasilitasi melalui skema pendidikan yang inklusif.
Di akhir penyampaian, Fraksi Partai Golkar menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi APBD Perubahan agar tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. “Kami akan terus mengawasi dan memastikan APBD Perubahan 2025 menjadi instrumen pembangunan yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat Bali,” tutupnya.
(sukadana)
