Podiumnews.com / Aktual / Pemerintahan

Pemprov Bali Siapkan Insentif Nyoman Ketut di 2026

Oleh Nyoman Sukadana • 07 Februari 2026 • 21:32:00 WITA

Pemprov Bali Siapkan Insentif Nyoman Ketut di 2026
Gubernur Bali Wayan Koster. (foto/sukadana)

DENPASAR, PODIUMNEWS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menyiapkan program insentif bagi anak ketiga dan keempat atau dikenal sebagai program Nyoman dan Ketut yang akan diberlakukan mulai 2026. Kebijakan ini disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster, saat menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Jumat (6/2/2026).

Program tersebut merupakan respons terhadap proyeksi perlambatan pertumbuhan penduduk Bali berdasarkan paparan BPS. Diperkirakan jumlah penduduk Bali akan mencapai puncaknya sekitar 4,75 juta jiwa pada 2046 sebelum melandai dan berpotensi menurun setelah 2047.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan kebijakan insentif tidak hanya menyasar aspek demografi, tetapi juga pelestarian identitas budaya Bali.

"Program Nyoman dan Ketut ini bukan hanya soal demografi, tetapi juga pelestarian identitas budaya Bali. Nama Nyoman dan Ketut tidak boleh punah," ujar Koster.

Program insentif meliputi perawatan khusus bagi ibu hamil, bantuan pangan berupa beras, telur, dan susu, pendidikan gratis dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas, serta jaminan kuliah bagi keluarga kurang mampu.

Koster menjelaskan kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pembangunan manusia jangka panjang Bali.

"Kita ingin memastikan pertumbuhan penduduk berjalan sehat sekaligus menjaga warisan budaya Bali," katanya.

Kepala BPS Provinsi Bali menyampaikan proyeksi demografi tersebut penting sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan. Menurutnya, perlambatan pertumbuhan penduduk perlu diantisipasi sejak dini melalui kebijakan berbasis data.

"Sensus dan proyeksi penduduk memberikan gambaran penting untuk perencanaan pembangunan jangka panjang," ujarnya.

Program Nyoman dan Ketut mulai dijalankan pada 2025 dengan skema awal, sementara pemberian insentif penuh direncanakan berlaku pada 2026. Pemerintah Provinsi Bali berharap kebijakan ini dapat menjaga keseimbangan demografi sekaligus memperkuat identitas budaya daerah.

(sukadana)