DPR Soroti Kegagalan Skrining Kesehatan Latsarmil
JAKARTA, PODIUMNEWS.com – Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto menyoroti dugaan kegagalan proses skrining kesehatan peserta Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan setelah lima peserta meninggal dunia selama mengikuti pelatihan tersebut.
Menurut Yulius, meskipun penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2023, implementasi aturan tersebut dinilai belum mampu memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh peserta.
"Kegagalan dalam mendeteksi dan mengantisipasi kondisi medis peserta tidak hanya bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, tetapi juga berpotensi melanggar hak atas keselamatan yang dijamin oleh konstitusi," kata Yulius dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (29/6/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menilai lolosnya peserta dengan kondisi medis berisiko tinggi untuk mengikuti latihan fisik berat mengindikasikan adanya persoalan pada tahap pra-pelatihan.
"Lolosnya peserta dengan kondisi medis yang berisiko tinggi untuk mengikuti latihan fisik berat mengindikasikan adanya disfungsi pada tahap pra-latihan," ujarnya.
Program SPPI diketahui melibatkan 35.476 peserta calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang menjalani pelatihan selama 45 hari di berbagai satuan pendidikan TNI sejak 17 Juni hingga 31 Juli 2026.
Berdasarkan data Kementerian Pertahanan, lima peserta yang meninggal dunia yakni Yonanda Muhammad Taufiq akibat henti jantung, Anisa Muyassaroh karena heat stroke, Novia Rahmadhani Sihotang akibat komplikasi tuberkulosis, serta Muhammad Rifki Renaldi Gunawan dan Nola Diasari yang meninggal setelah mengalami sesak napas saat mengikuti latihan.
Yulius menilai rangkaian kematian tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah dan tidak boleh dianggap sebagai risiko biasa dalam sebuah program negara.
Karena itu, ia mendesak Kementerian Pertahanan menghentikan sementara seluruh kegiatan Latsarmil yang masih berlangsung sambil melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan pelatihan.
"Saat ini diperlukan penghentian sementara seluruh kegiatan Latsarmil yang tengah berjalan disertai evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraannya demi menjamin keselamatan peserta dan akuntabilitas negara," tegasnya.
Menurut Yulius, evaluasi tersebut harus mencakup validitas pemeriksaan kesehatan pra-latihan, kesiapan fasilitas dan tenaga medis di setiap lokasi pendidikan, proporsionalitas beban latihan fisik bagi peserta sipil, serta efektivitas sistem tanggap darurat.
Ia juga menegaskan bahwa negara memikul tanggung jawab penuh atas keselamatan seluruh peserta selama mengikuti program pelatihan tersebut.
"Ketika negara memobilisasi warga sipil untuk mengikuti pelatihan semi-militer, negara secara inheren mengambil alih tanggung jawab penuh atas kesejahteraan dan keselamatan jiwa mereka selama masa pelatihan," katanya.
Selain moratorium sementara, Yulius juga meminta dilakukan investigasi independen guna mengungkap kemungkinan adanya kelalaian prosedural dalam penyelenggaraan pelatihan.
"Keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi. Tidak ada satu pun program pembangunan, betapapun mulianya, yang sepadan dengan hilangnya nyawa akibat kelalaian sistemik yang sejatinya dapat dicegah," pungkasnya.
(sukadana)
