Podiumnews.com / Kolom / Jeda

Nomor Aktif

Oleh Menot Sukadana • 21 November 2026 • 09:03:00 WITA

Nomor Aktif
Menot Sukadana (Dok/Podiumnews)

SERATUSAN warga Desa Adat Jimbaran, Badung, pernah ramai-ramai datang ke kantor DPRD Bali di Renon. Gara-garanya tanah sekitar 280 hektare yang mereka anggap tanah adat, diduga dikuasai sebuah perusahaan lewat sertifikat hak guna bangunan. Perusahaannya membantah, bilang semua sah, silakan pengadilan yang memutus. Warga tetap datang bareng-bareng, satu desa, sebab menurut mereka tanah adat itu punya bersama, tak bisa dilepas satu orang.

Coba bandingkan dengan sawah milik pribadi. Di pematang, papan kecil bertuliskan dijual, lengkap dengan luas sekian are dan nomor telepon, sekarang gampang ditemui. Tak ada yang datang ke Renon gara-gara papan itu. Tetangga malah senang, harga tanahnya ikut naik.

Orang Bali baru geram, gusar, uring-uringan waktu dengar satu investor menguasai sampai 80 hektare lahan di Bali. Angka itu keluar dari I Made Supartha, anggota DPRD Bali yang dulu memimpin panitia khusus tata ruang, aset, dan perizinan. Delapan puluh hektare itu delapan ribu are. Kalau dibagi empat are sepekarangan, cukup buat dua ribu keluarga muda bikin rumah. Dari delapan ribu are itu, berapa yang dulu juga dipasangi papan kecil di pematang, tak ada yang menghitung.

Ngomong-ngomong soal tanah, Iwan Fals punya lagu lama, Ujung Aspal Pondok Gede, rilis tahun 1985. Isinya ladang seorang bapak yang habis gara-gara tanah moyang tersentuh rencana dari kota yang serakah. Ujung aspal ternyata bukan nama dusun, cuma ujung jalan beraspal di Leuwinanggung, kampung yang kini masuk Depok. Iwan sendiri kemudian tinggal di sana, konon di atas tanah yang ia beli tahun 1982, awalnya buat investasi, dan putra sulungnya, Galang Rambu Anarki, dimakamkan di pekarangan rumah itu. Kalau mau dihitung, Iwan juga orang kota yang membeli tanah di kampung. Bedanya, ia tinggal di sana sampai beruban.

Penjual tanah di Bali acap orang kampung sendiri. Anak petani yang kerja di kapal pesiar ogah balik ke sawah, saudara-saudara ribut bagi warisan sepetak-sepetak, biaya ngaben menunggu, cicilan mobil juga. Notaris yang mengurus sisanya, semua sah.

Orang asing yang mau menguasai tanah kerap pinjam nama warga. Caranya sudah lumrah sekali, sampai Bali bikin Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026 yang salah satunya melarang cara itu. Yang dipinjam KTP-nya ya orang Bali juga, kabarnya dibayar lumayan.

Usul Supartha, desa adat bikin pararem, aturan adat, untuk membatasi jual tanah ke orang luar, seperti yang menurutnya sudah jalan di beberapa desa di Kediri, Tabanan. Petani yang masih bertahan juga mesti dibantu, biar tak kebelet jual. Cuma, pararem itu diputus di paruman, dan yang duduk di paruman ya para pemilik tanah juga, sebagian lagi menunggu pembeli yang berani bayar mahal. Siapa sudi membatasi pembelinya sendiri?

Lagi pula, orang luar itu siapa? Investor asing, pengusaha Jakarta, atau pemuda desa sebelah yang baru menikah dan cuma sanggup beli dua are?

Inggris abad ke-16 juga pernah pusing urusan begini. Tuan tanah memagari ladang dan tanah milik bersama, sebagian diubah jadi padang domba, kebetulan harga wol lagi bagus, petani penggarap disuruh minggat. Raja-raja Tudor berkali-kali melarang, pagarnya tetap berdiri. Karl Polanyi, ekonom kelahiran Wina, belakangan malah memuji larangan yang kelihatan gagal itu, sebab pemagaran jadi lambat dan orang-orang yang terusir sempat menyesuaikan hidup. Pararem di Kediri, kalau jalan, paling banter ya begitu, memperlambat.

Hampir sepersepuluh sawah Bali hilang dalam lima tahun sampai 2024. Badan Pertanahan Nasional Bali bilang alih fungsi itu masih tergolong rendah. Rendah menurut kantor yang tiap hari mengurus balik nama sertifikatnya.

Undang-undang reforma agraria sudah berlaku sejak akhir September 2026, ada pasal soal batas penguasaan tanah, angkanya belum, masih menunggu peraturan pemerintah. Soal batas itu sebetulnya sudah ditulis di Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, waktu orang masih ingat ribuan hektare dikuasai perusahaan perkebunan Belanda. Yang sudah jelas di undang-undang baru malah larangan mengalihkan tanah hasil reforma agraria kalau tanah itu kembali menumpuk di segelintir tangan. Sawah warisan di Canggu? Asal tak melanggar aturan, papan dijual boleh saja ditancapkan.

Saya sendiri sesekali iseng membuka Marketplace di Facebook, mencari harga lahan di kampung saya di Mengwi. Cuma ingin tahu, tanah warisan orang tua itu sekarang ditaksir berapa. Tanah itu bukan peninggalan nenek moyang, tapi hasil keringat keluarga kami sendiri. Sejak kecil saya bareng kakak sudah biasa membantu bapak dan ibu cari uang. Toh, sesekali tergoda juga, membayangkan uang sebanyak itu bisa mengongkosi mimpi yang tertunda, atau menolong saat kepepet.

Boleh jadi banyak orang Bali mirip saya. Geram mendengar satu investor menguasai 80 hektare, sambil diam-diam mengintip harga tanah sendiri. Papan di pematang itu masih terpasang, nomornya masih aktif. (*)

— Menot Sukadana

Menot Sukadana
Editor

Menot Sukadana

Akrab disapa Menot adalah seorang jurnalis, kolumnis, publisher dan penulis buku asal Bali.