Tak Ada Larangan Mudik, Hanya Imbauan Atas Dasar Keselamatan Bersama
JAKARTA, PODIUMNRWS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B Pandjaitan menegaskan bahwa melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diputuskan tidak ada larangan mudik resmi dari pemerintah.
Hal itu disampaikannya saat memberikan keterangan melalui Konferensi Video usai mengikuti Rapat Terbatas, Kamis (2/4) di Jakarta.
“Namun, pemerintah beserta seluruh tokoh masyarakat mengimbau atas dasar keselamatan bersama agar masyarakat tidak melaksanakan mudik di tahun ini,” ujar Luhut.
Pemerintah dan seluruh aparatnya, menurut Luhut, akan melakukan langkah-langkah agar penggunaan angkutan umum pada tahun ini sesuai dengan protokol kesehatan virus corona (Covid-19), khususnya terkait dengan jaga jarak atau dikenal dengan physical distancing .
“Nah, ini akan berdampak pada harga-harga angkutan kalau memang ada juga yang mudik. Karena bisa satu mobil, satu bus itu yang berpenumpang 40, mungkin hanya tinggal 20, sehingga tentu harganya bisa melonjak,” imbuhnya.
Terkait dengan teknis pelaksanaan di lapangan, Luhut mengatakan akan segera merumuskan dan mengumumkan bersama kementerian/lembaga terkait. Misalnya, apabila ada yang memaksakan diri juga untuk mudik, dia harus masuk karantina 14 hari di tempatnya mudik.
“Dan kalau di tempat mudik itu kita anggap tidak aman, nanti akan ada pengkategorian daerah dia kembali ke Jakarta bisa saja dia masuk ke daerah karantina lagi untuk 14 hari. Tapi karena ini kita untuk menjaga penyebaran dari Covid-19 tanpa membunuh sama sekali kegiatan-kegiatan ekonomi kita,” terang Luhut.
Pemerintah Pusat dan daerah, lanjut Luhut, akan berkoordinasi memastikan masyarakat yang akan mudik mesti melaksanakan isolasi tadi. “Ini sudah terjadi di kampung-kampung atau di daerah-daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat, maupun Jawa Timur. Jadi sekarang kita tinggal intensifkan saja, karena sudah menyadari bahayanya Covid-19,” ujarnya
Lebih lanjut, Luhut menyampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Sosial menyiapkan insentif dan bantuan sosial bagi masyarakat golongan tidak mampu di tengah imbauan pemerintah untuk tidak mudik.
“Kami ingin mengimbau penanganan Covid-19 ini di setiap negara berbeda-beda, karena kondisinya berbeda-beda. Jadi tidak ada wanted solution for all, solusi yang dilakukan negara-negara maju belum tentu cocok di kita. Misalnya India melakukan lockdown dan ternyata dampaknya seperti yang kita lihat sekarang,” jelas Luhut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), menurut Luhut, mengingatkan para menteri untuk memperhatikan dampaknya jangan sampai membuat masyarakat terbawah menderita. (COK/PDN)
