Search

Home / Politik

Kementerian BUMN Respon Kritik Ahok Soal Pertamina

Asrinidevi   |    16 September 2020    |   13:27:11 WITA

Kementerian BUMN Respon Kritik Ahok Soal Pertamina
Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga. (Foto: ant/istimewa)

JAKARTA, PODIUMNEWS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merespon kritikan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) gaji hingga bisnis perseroan.

"Menjawab mengenai pernyataan Ahok sebagai Komisaris Utama, tentunya itu urusan internalnya Pertamina," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Rabu (16/9).

Ia menambahkan pihaknya memberikan ruang bagi komisaris dan direksi Pertamina untuk melakukan komunikasi dengan baik.

"Jadi kita tetap meminta mereka komunikasi dengan baik, antara komisaris dan direksi," ucapnya.

Arya juga menjawab soal jabatan komisaris dan direksi yang disebut merupakan titipan dari kementerian-kementerian.

"Kemudian juga soal komisaris di BUMN, ya semua berasal dari kementerian BUMN, termasuk Pak Ahok juga dari kita kan dari kementerian BUMN. Sementara yang lain kan memang dari kita semua. Namanya juga BUMN penugasannya dari Kementerian BUMN," ucapnya.

Mengenai kritikan Ahok terhadap Perum Peruri terkait proyek digitalisasi, Arya menilai hal tersebut merupakan bagian dari bussiness to bussiness (B to B).

"Kalau gak layak di tawar, kalau gak layak di beli ya B2B, itu urusan mereka. Apalagi ini kan sama-sama BUMN, bagi kami kementerian itu kantong kiri, kantong kanan. Silahkan saja mereka bernegosiasi sebagai sesama perusahaan dan B2B," katanya.

Arya meminta Pertamina dan Peruri menyelesaikan persoalan ini secara profesional.

"Kalau B2B Peruri memang punya ruang berbisnis dengan Pertamina ya itu mereka kordinasi saja," ucapnya.

Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan dalam media sosial bahwa internal korporasi Pertamina perlu melakukan efisiensi, terkait gaji pegawai hingga level direksi.

Ia mengkritisi Pertamina sebagai korporasi yang belum mampu menyeimbangkan keuangan perusahaan, hingga kritik kepada Kementerian BUMN dalam melakukan pergantian direksi. (ANT/DEV/PDN)