Podiumnews.com / Aktual / Politik

Gubernur Bali Sampaikan Jawaban Pandangan Umum Fraksi Terkait Raperda APBD 2021

Oleh Podiumnews • 26 November 2020 • 21:35:24 WITA

Gubernur Bali Sampaikan Jawaban Pandangan Umum Fraksi  Terkait Raperda APBD 2021
Gubernur Koster saat menyampaikan jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna ke-24 DPRD Provinsi Bali, di Kantor DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Kamis (26/11).

DENPASAR, PODIUMNEWS.com - Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna ke-24 DPRD Provinsi Bali, di Kantor DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Kamis (26/11).

Koster menyampaikan apresiasi terhadap pandangan umum seluruh fraksi sebelumnya terhadap Ranperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2021. Hal substansial yang menjadi sorotan seperti peningkatan belanja pegawai tahun 2021.

Dikatakannya hal itu disebabkan oleh belanja langsung dan tidak langsung digabung menjadi satu jenis belanja, kenaikan iuran BPJS serta pengangkatan CPNS baru sebanyak 626 orang.

Mantan anggota DPR RI tiga periode ini menyebutkan, kenaikan belanja barang/jasa juga terjadi karena pada tahun 2021 Pemprov Bali akan membangun infrastruktur yang cukup besar. Seperti perlindungan Kawasan Suci Besakih, persiapan pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali, dan pembangunan infrastruktur pendidikan.

Sementara terkait anggaran penanganan Covid-19, Koster mengatakan sudah mengalokasikannya dalam jumlah yang cukup, baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN. "Jika terjadi keadaan darurat, kita masih menyediakan alokasi pada pos Belanja Tidak Terduga,” ungkapnya.

Sementara untuk alokasi dana sebesar Rp52 miliar, ia menyebutkan akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah relokasi perumahan penduduk, terkait persiapan pembangunan bandara baru di Desa Sumberklampok, Kabupaten Buleleng.

Sedangkan pengurangan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga tahun 2021 diturunkan karena intensitas penanganan Covid-19 mulai turun, sejalan dengan infrastruktur penaganan Covid-19 yang makin tersedia.

Lebih lanjut, Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjungan Provinsi Bali mengatakan kesepakatannya untuk mengembangkan sumber pendapatan lain di luar PKB dan BBNKB. “Saya sangat setuju dan selama ini kita harus berupaya menggali potensi pendapatan lainnya,” ujarnya.

Koster pun juga nyatakan setuju terhadap pembahasan lain di luar Ranperda APBD.  Seperti menjadikan RSUD Bali Mandara sebagai rumah sakit terakreditasi internasional dan menyediakan layanan pendukung pariwisata (health tourism and wellness tourism).

Selanjutnya pengembangan pertanian modern dalam rangka peningkatan perekonomian yang dibarengi dengan peningakatan sektor industri, UMKM dan ekonomi kreatif serta optimalisasi Perusda/BUMD.

Di sisi lain, Koster mengaku telah melaksanakan upaya pengembangan padi lokal dan unggul termasuk padi hibrida untuk menjaga kedaulatan pangan di Bali. Sementara untuk infrastruktur jalan di Nusa Penida akan mendorong peningkatannya melalui APBD dan APBN. (BAS/PDN)