Soal Uji Swab Masuk Bali, Sekda: Untuk Jaga Keseimbangan Perekonomian dan Kesehatan
DENPASAR, PODIUMNEWS.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali pun akhirnya buka suara terkait polemik kebijakan menunjukan hasil negatif uji Swab berbasis PCR bagi pelaku perjalanan memasuki Pulau Dewata dengan transportasi udara.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mengungkapkan bahwa Pemprov Bali mengikuti perkembangan dinamika pendapat di masyarakat.
Pihaknya pun mengapresiasi semua masukan, saran, kritik dan juga pendapat terkait Surat Edaran (SE) Nomor 2021 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Tatanan Kehidupan Bali Era Baru di Provinsi Bali.
“SE ini adalah tindaklanjut dari rakor (rapat koordinasi, red) yang dipimpin Menkomarves, yang intinya mengantisipasi libur panjang Nataru di tengah pandemi Covid-19,” kata Dewa Indra saat gelar jumpa pers di Denpasar, Kamis (17/12).
Pada rakor tersebut, lanjut dia, semua daerah diminta melakukan upaya pencegahan agar liburan Nataru tidak menjadi momen menumbuhkan pertumbuhan kasus baru Covid-19. “Jadi semangatnya di situ,” tegas Dewa Indra.
Implementasi terhadap rakor itu, Gubernur Bali Wayan Koster kemudian menerbitkan SE sebagai pegangan bagi semua stakeholder yang bertugas memiliki tanggungjawab, baik untuk pencegahan pengendalian Covid-19, maupun pihak terkait dengan pariwisata.
“Semangat dalam SE ini adalah bagaimana kita menjaga kesimbangan antara upaya pencegahan Covid-19 di tengah liburan yang relatif panjang. Di sisi lain, kita juga harus menjaga pariwisata agar tetap berjalan. Sekali lagi, ini adalah keseimbangan,” tegasnya.
Terkait polemik di media massa yang menilai SE Gubernur Bali merugikan pariwisata, Dewa Indra menjelaskan bahwa kebijakan ini adalah menjaga keseimbangan antara pariwisata dengan pencegahan Covid-19.
Karena tegas dia, apabila menerapkan kebijakan ekstrem dengan membuka pariwisata selebar-lebarnya tanpa screening, beresiko terjadinya lonjakan kasus positif yang makin tinggi.
Begitu pun sebaliknya, jika pariwisata ditututp akan berdampak pada perekonomian.
Inilah alasan mengapa Gubernur Bali mengambil kebijakan jalan tengah. Di mana pariwisata tetap berjalan dan penanganan Covid-19 tetap terkendali.
Hal ini juga menurut dia dalam rangka mematangkan persiapan membuka pariwisata internasional yang tengah digodok antara pemerintah pusat dan Pemprov Bali.
“Membuka pariwisata internasional itu membutuhkan kepercayaan internasional bahwa Bali aman dari Covid-19. Jika ini sudah siap, pemerintah pusat akan mengumumkan bahwa pariwisata Bali dibuka. Dan masyarakat internasional pun percaya Bali memiliki sistem,” tandasnya. (BAS/ISU/PDN)
