DPRD Akan Keluarkan Rekomendasi Sikapi Persoalan Ekspor-Impor di Bali
DENPASAR, PODIUMNEWS.com - Asosiasi Logistik dan Forwonder Indonesia (ALF Bali) mendatangi DPRD Bali untuk menyampaikan kendala dan permasalahan terkait ekspor impor di Bali. Permasalahan juga tak lepas dari rencana Kapal Meratus yang ingin cabut dari Bali.
Kedatangan mereka diterima langsung oleh Komisi III DPRD Bali bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali, dan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali di Ruang Banmus Lantai III Gedung DPRD Bali, Selasa (9/3).
Dewan Pembina ALFI Bali, Bagus John Sujayana menjelaskan, ekspor dari Bali mencapai 500 juta US Dollar.
"Yang diketahui pemasukan Bali kan dari pariwisata saja menyumbang di Bali. Dari ekspor padahal lumayan besar dari angka Rp 500 juta dolar. Itu baru nilai barang yang kita kirim, belum termasuk jasa-jasa yang lainnya," jelasnya.
Disisi lain, permasalahan lain yakni rencana "angkat kaki" Kapal Meratus yang membawa barang-barang ekspor dari Bali. Hal inilah menjadi permasalahan tersendiri. Apalagi, pengiriman barang ekspor lebih banyak melalui jalur laut. Dan juga terkendala dengan ketersediaan kontainer.
"Kami ingin curhat apa yang bisa dilakukan. Karena ekspor ini melibatkan tenaga kerja begitu banyak dan termasuk memperbaiki struktur urbanisasi kita," sambungnya.
Selain ekspor barang kerajinan, buah maupun ikan, dari 150 anggota ALFI itu ada juga yang mengekspor lobster hidup hingga bibit ikan .
"Ada ekspor ikan tuna, lobster hidup, bibit ikan nener. Bisnis yang kelihatan seperti sepele tapi volume besar. Kalau kirim lewat udara bandara juga terkendala. Sekarang penerbangan internasional tidak ada. Kecuali menggunakan transit, itu pun perlu waktu tempuh panjang dan biaya lebih juga," tutur dia.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana didampingi anggota lainnya yakni Luh Yuniati dan IGA Diah Werdhi Srikandi menyampaikan, pihaknya meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bisa bekerja keras dan saling bersinergi.
"Agar produk asli Bali menjadi perhatian OPD ini, agar saat barang banyak bener-bener diperhatikan. Jangan sampai barang banyak namun harga tetep lesu. Harapannya contoh sederhana salak, saat ini panen jatuh harganya sampai Rp 2 ribu. Ya saya tahu kondisi pandemi, dulu hotel banyak buka juga harganya Rp 2 ribu," kata dia.
Adhi Ardhana juga meminta agar OPD bisa memberitahukan kinerjanya selama ini. Sehingga, tidak terkesan cuek terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat.
"Apa yang dilakukan supaya hal ini tidak terjadi. Minimal pemerintah ada di tengah masyarakat. Sekarang logistik kapal Meratus tidak bersandar yang rencana dicabut di Benoa. Apa yang harus dilakukan? Agar bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita tidak diam," tegasnya.
Komisi III DPRD Bali mengakui jika saat ini memang kekurangan anggaran. Meski demikian, hal tersebut tak bisa dijadikan kendala dalam mengoptimalkan kerja.
"Walaupun anggaran kita kecil tapi telepon masih bisa berjalan. Sebatas usul aturan agar keluar juga bisa. Hasil kegiatan ini dalam outline rapat dari hasil ini kita akam lakukan koordinasi," tambahnya.
Terakhir, Komisi III akan mengeluarkan rekomendasi guna menyikapi apa yang menjadi kendala ekspor di Bali.
"Kami akan mengeluarkan rekomendasi. Tapi rekomendasi kami bersifat umum," pungkasnya. (RYN/RIS/PDN)
