Sampaikan PU Fraksi, DPRD Bali Gelar Sidang Paripurna Virtual di Tengah PPKM Darurat
DENPASAR, PODIUMNEWS.com - DPRD Bali kembali menggelar Sidang Paripurna ke-16 Masa Persidangan II secara virtual, Selasa (6/7). Sidang dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana TA 2020 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry, Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Suyasa dan dihadiri oleh Gubernur Bali Wayan Koster.
Dari PU Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Made Rai Warsa, mereka memberikan apresiasi terhadap torehan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dengan memperoleh Opini WTP delapan tahun berturut-turut.
"Kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas raihan delapan tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Atas penilaian yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Bali dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021," kata Rai Warsa.
Dengan perolehan tersebut, semakin menguatkan komitmen Pemprov Bali dalam mewujudkan tata kelola yang akuntabel.
"Kami Fraksi PDI Perjuangan, mendorong pencapaian Predikat WTP ini tidak hanya sebagai prestasi administrasi normatif. Tetapi harus dimaknai sebagai sebuah penghargaan terhadap integritas, taat asas, profesionalisme, dan transfarasi Pemerintahan Provinsi Bali dalam tata kelola keuangan," pintanya.
Dari PU Fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh Wayan Rawan Atmaja menyebutkan, perolehan Opini WTP masih ditemukan kelemahan sistim pengendalian intern dalam menyusun laporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
"Mohon untuk menjadi perhatian, mengingat Provinsi Bali berturut-turut mendapat WTP, namun di sisi lain ada kelemahan sistim pengendalian," kata Rawan.
Sementara dari partai Gerindra, dibacakan oleh Ketut Juliarta, memaparkan perkiraan angka pengangguran mencuat di Bali, dan hal tersebut sangat logis, mengingat masyarakat Bali banyak yang bekerja di sektor pariwisata.
"Untuk itu, kami Fraksi Gerindra menyarankan saudara Gubernur, agar mengalokasikan anggaran untuk meng-cover tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan tersebut, bukan saja dengan stimulus BLT. Tetapi juga memberikan pelatihan kewirusahaan dan menyalurkan hasil usaha mereka. Kurangi proyek-proyek fisik yang bersifat mercusuar, fokus kepada pemberdayaan ekonomi rakyat," tegasnya.
Fraksi Demokrat, dibacakan oleh Komang Nova Sewi Putra. Ia menyampaikan mencermati keluhan masyarakat dan situasi terkini setelah penerapan PPKM Darurat Covid 19 beberapa hari terakhir ini.
"Sangat terasa sekali kesulitannya bagi pedagang kurang adanya pembeli dan bagi konsumen kurangnya pedagang. Sehingga situasi ekonomi di kalangan masyarakat bawah tidak berjalan dengan baik yang pada akhirnya perekonomian Bali akan semakin terpuruk," paparnya.
Kemudian kesempatan kerja semakin berkurang, untuk itu kiranya perlu dicarikan solusi yang tidak terlalu jauh betentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat agar ekonomi masyarakat juga bisa bergulir.
Bahkan jangan sampai di sana-sini terjadi ketegangan antara pelaku ekonomi kecil dengan para petugas lapangan. Sehingga membuat situasi menjadi menegangkan dan cenderung menakutkan.
Sedangkan dari Fraksi Nasdem, PSI, dan Hanura dibacakan oleh Grace Anastasia. Memaparkan soal serapan di bawah target juga menjadi perhatian. Anggaran Belanja Daerah yang direncanakan sebesar Rp 6.924.582.165.725,65 terealisasi sebesar Rp 6.358.467.725.722,61, atau pencapaiannya 91,82%. (RYN/ISU/PDN)
