Fraksi Golkar Minta Jumlah Penduduk Segera Disikapi Pemerintah
BADUNG, PODIUMNEWS.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Badung minta, pemerintah Badung segera menyikapi terkait bertambahnya jumlah penduduk. Sesuai UU No 7 tahun 2017 pasal 191 (2) huruf f tentang pemilu, bahwa bagi daerah kabupaten atau kota yang memiliki jumlah penduduk 500 ribu sampai satu juta, memperoleh kuota kursi 45.
Saat ini, Badung baru memiliki 40 kursi anggota dewan dan pada pemilu 2024 dipastikan memdapat kuota 45 kursi karena jumlah penduduknya sudah mencapai 500 ribu lebih.
Ketua Fraksi Golkar IGN Shaskara, S.E., seusai rapat sidang pleno, Jumat lalu menegaskan, pemerintah Badung harus segera mengambil langkah konkrit ke pemerintah pusat, sehingga penduduk Badung yang menurut Dinas Catatan Sipil 507.418 orang itu bisa ditetapkan Mendagri untuk selanjutnya diserahkan ke KPU.
“Kami sangat berharap agar pemerintah sesegera mungkin mengambil langkah taktis, sehingga kuota kursi DPRD kita pada Pemilu 2024 nanti bisa bertambah,” jelas Shaskara, Jumat (6/8).
Sementara Wakil Ketua I DPRD Badung yang juga Ketua DPD Golkar Badung, Wayan Suyasa,S.H., minta pemerintah terus berusaha memaksimalkan penagihan piutang pajak daerah kepada wajib pajak yang menunggak, yang sudah membuat perjanjian angsuran pajak.
Mengingat pendapatan daerah Badung pasca pandemi covid-19 turun, sehingga diperlukan upaya penagihan yang lebih intensif.
“Piutang ini terjadi sebelum kasus covid-19, dan ini merupakan pajak titipan dari konsumen yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah,” kata Suyasa.
Selain itu, politisi asal Desa Penarungan ini minta agar pemerintah Badung terus “berburu” dana pusat, dengan memanfaatkan celah viskal saat ini.
Anggota Fraksi Golkar AA Ngurah Ketut Agus Nadi Putra,S.H., yang membacakan pemamndangan umum menyebutkan, pendapatan asli daerah tahun anggaran 2022 dirancang 1,9 trilyun lebih atau menurun 31,40% dari APBD induk tahun 2021.
Sementara pendapatan transfer dirancang Rp 888,8 milyar lebih atau menurun 1,89%. Lain lain pendapatan yang sah dirancang Rp 80,8 milyar lebih. (EDY/RIS/PDN
