Kunjungan Pejabat Pusat di Jembrana Jarang Libatkan Dewan
JEMBRANA, PODIUMNEWS.com – Kabupaten Jembrana akhir-akhir ini menjadi perhatian pejabat pusat. Bahkan sejak kepemimpinan bupati baru, I Nengah Tamba, S.H., banyak penjabat pusat yang sudah bertandang ke bumi mekepung.
Sayangnya, kunjungan para penentu kebijakan itu jarang diikuti anggota dewan (DPRD), sebagai lembaga yang sangat menentukan bagi pembangunan daerah.
Sebut saja kunjungan Menteri Perikanan dan Kelautan, Wahyu Terenggono (30/7) lalu, sebenarnya sangat strategis. Apalagi Jembrana dikenal sebagai salah satu sentra perikanan terbesar di Bali, sehingga kehadiran seorang menteri harus benar- benar bisa di “manfaatkan”. Sayangnya, cuma bupati sendiri yang meng-handle sang menteri. Bahkan di atas perhau, bupati sibuk dan panjang lebar menjelaskan potensi perikanan yang dimiliki Jembrana.
Kabag Humas dan Protokol, Cipta Wahyudi ketika dikonfirmasi, menegaskan pihaknya hanya bertugas mensuport pertemuan itu. Artinya, Humas hanya sebatas mengatur acara termasuk perjamuan. Sementara yang menjadi leading sector, adalah dinas terkait.
“Kami hanya mensuport kegiatan bupati dan bukan leading sector. Nanti kami akan sampaikan ke Pak Sekda selaku atasan,” kata Cipta Wahyudi saat dikonfirmasi lewat whats app (wa).
Begitu juga ketika kunjungan wakil Ketua MPR-RI, Fadel Muhamad beserta rombongan (keluarga?). Anggota dewan memang tidak nampak. Padahal, itu juga kunjungan yang sangat strategis. Semestinya, Bupati menyampaikan kepada dewan atau bila perlu kepada pimpinan Forkompinda . Kalau alasannya adalah PPKM, toh hanya di tingkat pimpinan yang ditunjuk, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Ketua DPRD Jembrana Sri Sutarmi saat dikonfirmasi lewat pesan Whats App, tidak menampik dirinya memang jarang dilibatkan terkait kunjungan resmi pejabat pusat oleh eksekutif.
“Secara resmi kami memang jarang diundang. Kalau ada surat resmi, kami pasti datang atau akan bisa delegasikan kepada anggota para wakil atau komisi yang membidangi,” jelas Sri Sutarmi.
Bahkan saat kunjungan Menteri Kelautan, Sekda hanya mempermaklumkan melalui what app yang isinya bahwa menteri tidak mau rame-rame, sehingga eksekutif tidak mengundang DPRD termasuk pimpinan Forkompinda (Forum pimpinan daerah).
“Pj Sekda hanya kirim WA ke saya yang isinya menteri tidak mau rame sehingga tidak mengundang dewan,” kata Sri Sutarmi.
Sutarmi tidak mau secara tegas menyebut, bahwa sikap bupati yang meng- handle sendiri kehadiran pejabat pusat itu ingin mengaburkan bahwa kunjungan itu adalah kunjungan pribadi bukan kunjungan resmi pejabat pusat.
“Saya tidak mau menilai seperti itu, biar masyarakat dan media yang menilai,” tandasnya.
Berdasarkan catatan Podiumnews.com, sejumlah pejabat tinggi yang sempat datang ke Jembrana diantaranya Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo yang saat itu gencar mewacanakan akan membangun sircuit F1 di Jembrana serta perubahan gate di Gilimanuk. Pengembangan proyek wisata terpadu di Pengambengan. Sementara Menteri Perikanan dan Kelautan merespon rencana Bupati Ngh Tamba terkait pengembangan objek wisata Tibu Kleneng dan menjadikan Pengambengan sebagai pelabuhan perikanan internasional. Wakil Ketua MPR-RI juga sama merespons rencana pengembangan objek wisata Tibu Kleneng.
Kedepan, Bupati harus melibatkan pimpinan daerah atau paling tidak DPRD, kalau ada kunjungan resmi pejabat pusat sehingga tidak memunculkan praduga negatif. Jangan sampai pejabat pusat mau jalan ke Bali mampir ke Jembraja tanpa agenda, sehingga ini nantinya akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Padahal menteri itu hanya mampir ke Jembrana, tidak ada jadwal resmi. Sebab kalau seorang menteri kunjungan ke daerah pasti membawa team lengkap, bila perlu dirjen juga akan dilibatkan. (EDY/RIS/PDN)
