PU Fraksi DPRD Bali Soroti Penanganan Covid-19
DENPASAR, PODIUMNEWS.com - Rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Bali atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Semesta Berencana Tahun 2020, di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Denpasar, Selasa (6/7), diwarnai penyampaian masalah penanganan Covid-19 di Bali.
Dalam sidang paripurna yang dihadiri langsung Gubernur Bali Wayan Koster tersebut menyoroti masalah penanganan pandemi Covid-19. Fraksi-fraksi meminta Gubernur untuk terus memperketat pintu-pintu masuk Bali, sebagai upaya pengendalian kasus Covid-19.
Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, secara offline dan online itu, juru bicara masing-masing fraksi secara bergantian menyampaikan pandangan umumnya.
Fraksi PDIP DPRD Bali menyampaikan pandangan umum pertama melalui juru bicaranya, I Made Rai Warsa menegaskan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19, 3-20 Juli 2021, harus diikuti dengan pengetatan pengawasan di pintu-pintu masuk Bali, baik dari jalur udara maupun darat/laut.
"Pemeriksaan kesehatan dengan rapid test antigen dan uji swab PCR perlu diperketat di semua pintu masuk Bali," tandas Rai Warsa.
Menyangkut adanya kemunculan Varian baru Covid-19, Fraksi PDIP juga merekomendasikan untuk melakukan penelitian terhadap kasus-kasus baru.
"Selain memperbanyak tracing dan treatment, kami berharap pemerintah melakukan penelitian terhadap kasus Covid-19 dengan varian baru di Bali," pinta politisi PDIP asal Gianyar itu.
Selain itu, Fraksi PDIP apresiasi Gubernur Koster dalam penanganan Covid-19 saat ini, yang mengenjot vaksinasi di Bali untuk mempercepat herd immunity.
"Kami harapkan target vaksinasi 50.000 orang per hari di Bali dapat diwujudkan secepatnya. Selain juga perketat protokol kesehatan dengan membatasi aktivitas masyarakat, untuk mencegah penularan Covid-19," tegas Rai Warsa.
Sedangkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, I Wayan Rawan Atmaja, meminta Gubernur Koster untuk melakukan terobosan, supaya Bali tidak lagi ketergantungan dengan sektor pariwisata. Misalnya, gencarkan pengembangan sektor pertanian.
Selain itu, ia juga meminta Gubernur untuk membahas usulan Fraksi Golkar dalam mencari solusi terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Bali.
"Pengembangan ekonomi baru ini dilakukan dengan membangun keseimbangan perekonomian di Bali Barat dan Bali Timur," ujar Rawan Atmaja.
Sementara, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Ketut Juliarta, meminta ketegasan Gubernur untuk menindak oknum petugas yang ‘bermain’ di pintu-pintu masuk Bali.
"Kami minta pemerintah menindak tegas oknum yang bermain di pintu masuk pelabuhan atau pintu masuk Bali lainnya," pintanya.
Di sisi lain, Ketua Fraksi Demokrat, Komang Nova Sewi Putra, meminta Gubernur Koster lebih soft dan bijak menindaklanjuti PPKM Darurat di Bali, terutama penertiban aturan di bawah yang imbasnya berdampak terhadap ekonomi masyarakat.
"Aspirasi masyarakat di bawah, dagang dan warung tidak bisa buka karena pembatasan jam operasional, sehingga mematikan ekonomi masyarakat Bali. Menangis sudah tidak mampu, tertawa lebih tidak bisa. Padahal, mereka membuka lapangan pekerjaan juga," papar Sewi Putra.
Sementara itu, Fraksi Gabungan NasDem-Hanura-PSI melalui juru bicaranya, Grace Anastasia Wijaya, meminta Gubernur Koster untuk segera mencairkan Bansos bagi masyarakat.
"Walaupun sudah banyak terjadi refocusing anggaran Pemprov Bali, kami berharap Saudara Gubernur juga mempercepat realisasi Bansos untuk masyarakat, supaya perekonomian berputar," ujarnya. (RYN/RIS/PDN)
