GMPG Konsolidasi, Benarkah Rekomendasi SGB Masih Rawan?
DENPASAR, podiumnews - Sekalipun seluruh pimpinan DPD Partai Golkar se Indonesia telah sepakat tidak akan menggelar munaslub pasca penetapan Ketum mereka Setya Novanto sebagai tersangka kasua e-KTP oleh KPK, ternyata masih menyisakan kekhawatiran bagi sejumlah kader senior Golkar di Bali. Apalagi belakangan diketahui Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) yang diketuai Ahmad Doli, giat melakukan konsolidasi untuk mendorong dilakukannya Munaslub.
Konsolidasi tidak hanya dilakukan di pusat, tapi juga sampai ke daerah. Tentunya ini kalau benar terlaksana, akan berimplikasi terhadap proses pencalonan seluruh kader Golkar baik di tingkat I maupun II termasuk juga pilgub Bali yang sudah memberikan rekomendasi kepada ketua DPD Golkar Bali Ketut Sudikerta (SGB).
Menurut sejumlah kader senior Beringin, rekomendasi yang sudah diberikan DPP Golkar dan ditandatangani Setnov untuk Sudikerta, saat ini dalam kondisi rawan. Artinya, rekomendasi ini tidak menjamin bisa digunakan sampai proses pendaftaran calon di KPU.
Rekomenasi itu hanya bersifat personal antara Ketut Sudikerta dengan Setnov, yang hanya bisa digunakan untuk melakukan lobi-lobi politik antar parpol dan untuk meyakinkan seluruh kader bahwa Sudikerta sebagai Ketua DPD Golkar Bali telah direstui DPP untuk maju.
Lebih dari itu, rekomendasi itu tak bisa menjamin untuk pada tahap selanjutnya dalam proses pendaftatan. Untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon, DPP Golkar harus mengeluarkan lagi rekomendasi paket. Persoalannnya apakah nanti DPP rela Setnov yang nota bena bestatus tersangka menandatangani rekomendasi paket?.
"Selain adanya ancaman munaslub dari GMPG saya pesimis Setnov diberikan kewenangan menandatangani rekomemdasi paket," kata seorang kader senior Golkar, Kamis lalu.
Kader yang tak mau disebut namanya ini menyebutkan, sampai saat ini di internal Golkar masih ada friksi. Kubu yang sebelumnya pernah ada pasca munas Bali masih ada. Memang pada rapat pleno yang digelar Golkar pasca penetapan setnov sebagai tersangka, dewan pimpinan pusat (DPP) Partai Golkar tetap mendukung Setnov sebagai ketua umum meski tersangkut kasus hukum. Hal tersebut sebenarnya hanya merupakan sikap formalitas organisasi dan tak bisa dijadikan jaminan tidak akan ada munaslub.
Banyak tokoh Golkar di pusat dan daerah ingin Setya Novanto segera mundur. Buktinya, di tataran pusat sendiri, GMPG akan terus melakukan konsolidasi dengan Dewan Kehormatan Partai Golkar seperti Jusuf Kalla, B. J. Habiebie, dan Akbar Tandjung.
“Dalam waktu dekat katanya akan ada road show ke tokoh di daerah dan akan ketemu dengan beberapa individu di dewan pembina, dewan pakar, dan dewan kehormatan karena pandangan mereka tidak sama dengan formal organisasi,” kata petinggi Golkar itu.
Sekalipun dengan tidak secara tegas menyebut munaslub diperlukan, tokoh ini menilai munaslub diyakini akan mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan elektabilitas partai agar tidak merosot karena kasus yang menimpa Setya Novanto . Sebabnya, anggapan masyarakat terkait kasus korupsi KTP berbasis elektronik selalu melekat pada Setya Novanto dan Partai Golkar.
“Ini proses penyadaran kader taruhannya Golkar tidak dapat kepercayaan publik apa lagi ada event pilkada serentak 2018 dan pilpres serta pileg serentak 2019 setelah UU Pemilu disahkan. Sehingga penyelesaian terbaik demi penyelamatan partai adalah Munaslub, intinya harus ada ketua umum yang baru memimpin konsolidasi menghadapi event politik,” tuturnya. (KP-001)
