APH Diminta Serius Tangani Mafia Tanah di Bali
DENPASAR, PODIUMNEWS.com – Mencuatnya berbagai pemberitaan kasus mafia tanah di Bali pada belakanganan ini, membuat masyarakat resah. Kontan, hal ini menarik perhatian kalangan luas, tak terkecuali legislator Senayan.
Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha misalnya. Saat kunjungan kerja ke Bali, Senin (11/7), ia secara khusus menyoroti permasalahan ini. Bahkan ia meminta aparat penegak hukum (APH) lebih serius dan proaktif menangani masalah ini.
Ia mengatakan, terkait dengan penanganan mafia tanah di Bali, Ia meminta kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali dan juga Ketua Pengadilan Tinggi yang kaitannya dengan penegakan hukum harus lebih serius dan proaktif dalam hal penanganan mafia tanah.
“Kami datang ke Bali ini yang paling hakiki adalah untuk mendapatkan informasi tentang mafia tanah, karena banyak informasi berita yang populer maupun secara umum yang kita ketahui lewat pemberitaan atau lewat aduan masyarakat tentang mafia tanah ini,” katanya usai melakukan kunjungan kerja reses di Denpasar.
Berdasarkan hasil diskusi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bali, politisi PKB itu menilai, mereka belum mendapatkan detail tentang permasalahan mafia tanah.
Maka itu, ia meminta Forkopimda Bali agar lebih proaktif karena pemberitaan soal mafia tanah terus mencuat terutama terutama di Bali yang akan dibangun jalan tol.
“Banyak spekulan yang halal maupun haram ambil tanah itu dengan melakukan pemalsuan dokumen, menipu masyarakat bahkan juga masyarakat adat. Oleh karena itu saya minta kepada pihak yang berkaitan dengan penegakan hukum harus lebih serius dan proaktif dalam hal penanganan mafia tanah ini, karena jika ini tidak ada penanganan dan tidak ada semacam shock therapy maka ini akan merusak Bali,” tegasnya.
Legislator Senayan dari Dapil Jawa Tengah V itu mengatakan, penanganan permasalahan tanah biasanya memang Panjang. Namun kalau ‘nafasnya’ yang kena tipu tidak panjang, maka pasti akan dikalahkan.
“Padahal mereka (yang kena tipu) itu yang benar,” ucapnya.
Pihaknya minta supaya para penegak hukum harus lebih proaktif agar bisa membantu yang benar, dan masyarakat lebih terbantu.
“Juga tentunya Pak Gubernur sebagai koordinator penanganan mafia tanah ini harus lebih proaktif, tentunya harus ada semacam satgas bidang pertanahan untuk penyelesaian masalah pertanahan terutama masalah tanah adat. Hal itu nanti bisa di win-win solution agar tidak menimbulkan konflik horizontal,” tutupnya. (ady/sut)
