Cegah Korupsi, Pemprov Bali Optimalisasi E-Katalog

Hal ini disampaikan Sekda Pemprov Bali Dewa Made Indra pada pembukaan Rapat Monev Tindak Lanjut Rekomendasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Provinsi Bali sampai dengan TW III Tahun 2022, Rabu (5/10) di Denpasar.

Tujuannya kata Sekda Dewa Indra, tak lain sebagai upaya pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan di Pemprov Bali.  

Untuk itu, Pemprov Bali terus mendorong penggunaan e-katalog terutama  e-katalog lokal Bali dalam proses pengadaan barang dan jasa di Provinsi Bali.

“Ke depannya bahkan kami terobsesi agar hanya pengadaan proyek berat saja yang dilelang, sisanya bisa melalui e-katalog,” kata Sekda Dewa Indra.

Ia mengungkapkan, pengadaan barang dan jasa menggunakan e-katalog antara merupakan upaya mewujudkan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas dan integritas.

“Kami menggunakan aplikasi yang semua orang bisa lihat (prosesnya, red) dan Inspektorat juga  bisa akses. Kalau ada yang tidak beres langsung bisa dilaporkan,” ujarnya.

Sementara untuk pendapatan daerah, ia mengaku pihaknya terus memperbaharui sistem yang kian memudahkan masyarakat melaksanakan kewajiban mereka.

Ini menurut dia, sekaligus makin menegaskan transparansi dalam pelayanan administrasi .

“Pelayanan samsat contohnya. Sekarang sudah memungkinkan agar masyarakat tidak perlu ke (kantor, red) Samsat. Lewat handphone saja bisa,”  sebutnya.

Sementara Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsupgah Wilayah V KPK RI Abdul Haris mendorong Bali mengoptimalkan segala sumber daya lokal guna memberikan pendapatan terhadap daerah.

Sedangkan terkait pengadaan barang dan jasa, ia sependapat dengan Sekda Dewa Indra untuk lebih mengoptimalkan penggunaan  e-katalog nasional dan lokal.

“Kita arahnya sedikit sekali (pengadaan barang dan jasa, red)  yang memakai sistem pelelangan. Termasuk yang sederhana, perbaikan jalan bisa nantinya dioptimalkan dengan swakelola. Tidak perlu nunggu jalan rusak dulu,” terangnya.

Semua itu, imbuh Abdul Haris adalah bermuara pada pencegahan tindak korupsi dalam tata kelola pemerintahan di daerah.

“Kita berharap tidak ada lagi korupsi di jajaran Pemprov (Bali, red). Hindari gratifikasi. Kami Bali dapat jadi contoh daerah lain terutama di Kawasan Timur,” tutupnya. (ady/sut)

Baca juga: Wagub Bali Buka Seminar Mengenal Ciri-ciri Keaslian Rupiah