Pencapresan Anies Berbuntut Isu Reshuffle Kabinet

BUNTUT keputusan Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pilpres 2024, justru membuat soal isu reshuffle atau perombakan menteri pada Kabinet Indonesia Maju (KIM) kembali mencuat.

Terlebih situasi politik sempat dipanaskan gara-gara pernyataan politikus NasDem Zulfan Lindan yang menyebut `Anies merupakan antitesis dari Jokowi`.

Sebagian pihak kemudian menilai menteri bakal diganti itu berasal  dari Nasdem. Partai politik (parpol) besutan Surya Paloh itu diketahui memiliki tiga kader yang menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Hal ini menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengamini kalau dirinya berencana melakukan perombakan di jajaran pembantunya tersebut.

Jokowi mengatakan rencana reshuffle kabinet selalu ada. Namun, belum diputuskan soal pelaksanaannya.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi saat meninjau Stasiun Kereta Cepat Indonesia China di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Kamis (13/10).

Pernyataan Jokowi itu mendapat dukungan dari partai pengusung utamanya, yakni PDIP. Dukungan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

"Ya, apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus," kata Hasto, Kamis (13/10) di Jakarta..

Hasto meyakini Jokowi membutuhkan para menteri yang mau memikirkan rakyat dan fokus mengatasi masalah ekonomi saat ini.

Karenanya, ia menganggap wajar jika Jokowi bakal menggunakan kewenangannya melakukan evaluasi bagi para menteri yang tak menjalankan perintah presiden.

“Sehingga Presiden Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi terhadap para-para menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden, apalagi kalo ada menteri yang justru menyiapkan antitesis bagi presiden," kata dia.

Hasto menilai wacana reshuffle merupakan keputusan prerogatif Jokowi. Ia meyakini wacana ini digulirkan berdasarkan evaluasi terhadap para pembantunya di kabinet.

"Pak Presiden memerlukan menteri yang loyal, menteri yang solid, menteri yang bekerja menyelesaikan masalah rakyat, sehingga nanti pemilu 2024 dalam sense of happines yang tinggi," ujarnya.

Komitmen NasDem

Lalu bagaimana tanggapan NasDem terkait isu tersebut? Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali pun menanggapinya dengan santai. Ia menegaskan partainya tidak akan keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi-Ma`ruf hanya karena sudah mengambil sikap politik untuk Pemilu 2024.

Dia menyatakan, NasDem terus berkomitmen mengawal pemerintahan Jokowi hingga tuntas.

"Kesepakatan politik di koalisi Pak Jokowi, Partai Nasdem ini satu-satunya alasan adalah karena figur Pak Jokowi. Jadi kami tidak terikat dengan partai lain, karena tidak ada keterikatan dengan partai lain," kata Ahmad Ali di Jakarta, Jumat (14/10).

"Kemudian persoalan apapun itu tidak akan mengurangi komitmen Partai NasDem. Bagi kita komitmen itu tidak bisa dilanggar dengan alasan apapun," sambungnya.

Ali menegaskan, hanya ada satu orang yang bisa melakukan reshuffle kabinet, yakni Presiden Jokowi. Karena itu, dia tak mau ambil pusing jika partai lain tidak suka dengan langkah politik yang diambil NasDem untuk Pilpres 2024.

"Ketika ditanya Nasdem akan keluar atau tidak aman, tidak ada orang yang berhak mengeluarkan kami dari kabinet ini, karena ini adalah koalisi yang kami bangun komitmen dari 2019-2024. Jadi persoalan kemudian menterinya NasDem mau di-reshuffle karena tidak cakap, tidak cerdas tidak mampu membantu pemerintah monggo silahkan, enggak ada masalah," tegasnya.

"Pak Jokowi tahu kok bagaimana cara NasDem berteman sebagaimana komitmen NasDem berkoalisi. Namun, yang berhak menilai ini hanya satu orang Pak Jokowi, partai-partai lain tidak punya hak untuk menilai itu," imbuhnya.

Memanas

Sementara itu, Analis politik dari Indonesia Political Power Ikhwan Arif mengatakan, saat ini mesin politik menjelang Pilpres 2024 sudah memanas, baik parpol pendukung pemerintah maupun yang di luar pemerintah.

Maka bila perombakan kabinet terjadi, partai politik pendukung pemerintah akan menarik dukungan dari Presiden Jokowi.

"Jika Pak Jokowi kembali memercikkan api dengan me-resuffle kabinet, terlebih dengan menggantikan kader partai politik pendukung pemerintah, dinamika politik semakin tajam, akan mengganggu stabilitas politik di akhir masa jabatan beliau," kata Arif kepada, Sabtu (15/10) di Jakarta.

Pertimbangan matang wajib dilakukan Presiden Jokowi. Apalagi jika presiden terbawa isu perombakan kabinet setelah ada deklarasi bakal capres dari Partai Nasdem, yakni Anies Baswedan. (ris/sut)