Sistem Penyerapan Anggaran Pemerintah Dinilai Tak Beres
JAKARTA, PODIUMNEWS.com - Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea menilai sistem penyerapan anggaran masih amburadul atau tak beres. Sehingga memaksa Kementerian/Lembaga harus menyerap Rp 1.200 triliun dalam kurun waktu dua bulan atau hingga akhir 2022.
“Inilah sistem yang amburadul di pemerintahan kita karena harus dipaksa menyelesaikan Rp 1.200 triliun itu tidak mudah,” ujar Marinus, Rabu (2/11) di Jakarta.
Menurutnya, ada beberapa sebab mengapa sistem penganggaran pemerintah masih amburadul. Pertama, karena masa waktu penggunaan anggaran yang membuat proses transfer ke daerah terlambat. Padahal, pembangunan di daerah terus berjalan. Sehingga, program yang seharusnya sudah disiapkan dari awal menjadi tidak bisa dilakukan akibat waktunya sudah tidak memungkinkan lagi.
Kedua, bisa jadi program itu tidak tepat lagi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Karena program yang sudah direncanakan itu sudah dirancang tahun sebelumnya. Jadi, pada saat implementasinya tidak tepat lagi program itu dilakukan.
"Contoh pembangunan di daerah. Misalnya, masa waktu pembangunan gedung dikasih waktu paling lambat enam bulan. Sementara anggarannya baru bisa dipersiapkan atau dilelang pada Agustus-September, dari September baru bisa dikontrak oleh pemenang lelang baru bisa Oktober. Jadi gimana bisa dilaksanakan? Tidak mau mereka pemenang lelang itu,” ujar Politisi PDI-Perjuangan itu.
Karena itu, ia menduga sistem penyerapan anggaran di pusat yang tidak efektif berdampak pada pembangunan daerah menjadi terlambat untuk melaksanakan program tersebut.
“Saya secara pribadi mendorong Komisi XI meminta penjelasan kepada Menkeu kenapa bisa sampai ada penyerapan yang tidak optimal sebesar Rp 1.200. triliun Saya juga kaget baca berita itu. Artinya, kalau Ibu Menkeu katakan berhemat Rp 1.200 triliun, artinya kita cukup survive. Tapi, ternyata minta dihabiskan,” tutupnya. (ris/sut)
