KPK Diminta Tindak Pejabat Beking Tambang Ilegal
JAKARTA, PODIUMNEWS.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mememinta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindak tegas siapapun beking penambangan ilegal termasuk pejabat dan oknum aparat keamanan.
Untuk itu, politisi dari Fraksi PKS ini berharap KPK dapat bekerja secara profesional dan objektif dalam menyelesaikan masalah ini.
Ia juga mendukung upaya KPK sedang mengumpulkan bukti-bukti adanya praktik suap kepada pejabat dan oknum aparat keamanan menjadi beking praktik penambangan liar (illegal mining).
"Kami mengapresiasi langkah KPK tersebut. Ini langkah pro-aktif yang layak diacungkan jempol," ujar Mulyanto, Rabu (16/11) di Jakarta.
Ditambahkannya, memang sudah semestinya KPK berinisiatif mengumpulkan bukti-bukti adanya praktik suap dan korupsi di sektor Minerba. Pasalnya, pada umumnya pelaku kejahatan di sektor Minerba ini melibatkan oknum pejabat yang mempunyai kekuasaan dan jaringan kerja cukup besar.
Sehingga upaya pemberantasan korupsi di sektor ini perlu dilakukan dengan cara-cara extraordinary. Mengingat nilai transaksi di sektor ini sangat tinggi dan membutuhkan pengawasan yang ketat.
"Kita berharap banyak KPK dapat berkontribusi besar dalam menata sektor pertambangan ini, agar SDA (Sumber daya alam) yang berlimpah di Tanah Air ini benar-benar dapat dioptimalkan untuk kemakmuran rakyat. Bukan dinikmati oleh segelintir orang kaya di Indonesia atau dikorupsi oleh para pejabat," tegasnya.
Jika SDA yang berlimpah itu, lanjut Mulyanto, dapat dikelola dengan baik, paling tidak batubara dan kelapa sawit saja, mungkin ekonomi rakyat bisa lebih baik. Ini dua komoditas nasional dengan nilai ekspor tertinggi. (rik/sut)
