Anis Soroti Pengurangan Sejumlah Subsidi
JAKARTA, PODIUMNEWS.com - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti terjadi kebijakan pengurangan terhadap sejumlah subsidi untuk masyarakat di tengah meningkatnya jumlah anggaran negara.
Adapun menurut dia, sejumlah subsidi yang dikurangi itu di antaranya adalah pengurangan nilai manfaat dana haji, pembatasan subsidi pupuk, pengurangan subsidi BBM, kenaikan pajak PPN, hingga rencana kenaikan tiket KRL.
"Di tengah naiknya anggaran negara secara drastis menembus Rp3.041 triliun, tetapi di sisi lain banyak subsidi untuk rakyat perlahan dikurangi. Ini ironi di tengah perekonomian masyarakat yang belum pulih," kata Anis dalam keterangan tertulis, pada Sabtu (28/1).
Selain itu, ia juga mengkritik istilah ‘subsidi tidak tepat sasaran’ yang seringkali digunakan untuk mengurangi hingga mencabut subsidi. Menurutnya, hal ini menunjukkan kebijakan subsidi pemerintah belum berpihak pada masyarakat.
"Seperti misalnya tiket KRL yang dianggap terlalu murah oleh pemerintah, sehingga perlu dibedakan berdasarkan kaya dan miskin. Padahal di negara maju manapun selalu mendorong rakyatnya untuk menggunakan transportasi publik yang terjangkau, selain mengurangi emisi juga solusi bagi problem kemacetan," sebutnya.
Ia pun berjanji akan memperjuangkan agar tidak ada pengurangan subsidi bagi masyarakyat. Misalnya, menahan kenaikan tarif listrik bagi golongan bawah serta LPG ukuran 3 kilogram. Anis mengingatkan bahwa, tujuan bernegara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang tertuang dalam bagian Pembukaan UUD 1945..
"Karena begitu terjadi kenaikan, angka inflasi akan semakin meningkat sehingga kualitas pertumbuhan ekonomi terdegradasi. Jadi kesejahteraan itu untuk kemaslahatan publik, jangan bagi kelompok atau pribadi saja. Jangan sampai mindset pemerintah itu bahwa rakyat adalah beban. Seperti pernah disebut misalnya pensiunan ada beban negara, ini kan tidak pas dengan arah tujuan bernegara," sesalnya.
Ia juga merasa prihatin dengan semakin beratnya beban rakyat yang dipicu dari kenaikan pajak, mulai dari naiknya tarif bea meterai hingga kenaikan PPN. Hal ini menjadi ironi di tengah berbagai insentif yang diberikan bagi kelas menengah atas.
"Insentif dan fasilitas perpajakan ada, tapi justru banyak diberikan kepada masyarakat berpendapatan tinggi. Sementara itu pemerintah justru terus mengejar sumber-sumber perpajakan dari masyarakat berpendapatan rendah, ini melukai rasa keadilan publik," ucapnya.
Anis mengingatkan bahwa setiap kebijakan subsidi harus melalui kajian yang komprehensif dan selaras dengan semangat UUD 1945. Sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dan merasakan keberpihakan dari pemerintah. Ditambahkannya, ketidaktepatan kebijakan dapat memicu munculnya kemiskinan baru.
"Sebagai catatan bahwa penduduk Indonesia yang rentan miskin jumlahnya sebanyak 182 juta jiwa atau 66,7% dari populasi akibat pandemi Covid-19, ketidaktepatan kebijakan akan berdampak jatuhnya kemiskinan baru," tutupnya. (rik/sut)
