Podiumnews.com / Aktual / Pemerintahan

Birokrasi Harus Ubah Mental Minta Dilayani

Oleh Editor • 22 November 2023 • 20:10:00 WITA

Birokrasi Harus Ubah Mental Minta Dilayani
Pj Bupati Lihadnyana saat melantik dan mengambil Sumpah/ Janji Jabatan Fungsional Teknis Optimalisasi PPPK Formasi Tahun 2022, Rabu (23/11/2023) di Singaraja. (foto/suteja)

SINGARAJA, PODIUMNEWS.com – Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menegaskan bahwa pegawai pemerintahan atau birokrasi harus mengubah  budaya mental minta dilayani.

Penegasan itu disampaikan Pj Bupati Lihadnyana saat melantik dan mengambil Sumpah/ Janji Jabatan Fungsional Teknis Optimalisasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2022, Rabu (23/11/2023) di Singaraja.

Di hadapan 48 PPPK baru dilantik, Lihadnyana mengingatkan agar seluruh PPPK sebagai pegawai pemerintahan harus keluar dari zona nyaman dan meninggalkan budaya dilayani. Karena hakekatnya pegawai pemerintah itu harus melayani masyarakat.

Selain itu, tambah dia, tugas dari birokrasi selain untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik juga mewujudkan pelayanan publik yang baik. "Birokrasi jangan lagi kejebak dalam hal-hal yang bersifat administratif, sehingga nantinya birokrasi itu bisa berdampak baik," ujarnya.

Pj Lihadnyana juga mengajak seluruh ASN agar mencermati surat keputusan bahwasannya PPPK itu bisa saja diperpanjang atau tidak masa kerjanya. Semua itu tergantung dari kinerja yang dilakukan dan akan dinilai secara obyektif oleh sistem yang berlaku. Untuk itu dihadapan kepala perangkat daerah yang mendapatkan tambahan pegawai PPPK agar kinerjanya bisa jauh lebih meningkat dari sebelumnya.

"Mari kita wujudkan pola kerja yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat wajib tahu apa yang di kerjakan oleh pemerintah," ujarnya.

Tidak hanya itu, Lihadnyana juga menekankan bahwa ASN harus bisa menjadi teladan dimasyarakat, tentunya dalam melaksanakan program kegiatan pemerintah dibutuhkan SDM yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan memiliki kepekaan terhadap lingkungan.

“Jangan sampai ASN melakukan tindakan di luar dari batas kedisiplinan yang sebagai mana telah diatur dalam peraturan KemenPAN-RB,” tegasnya.

Di penghujung, dalam situasi pesta demokrasi seperti sekarang ini seluruh unsur pemerintahan harus bersikap netral dalam menyikapi Pemilu 2024 untuk menjaga situasi yang kondusif "Jangan main-main, harus netral," tegasnya lagi. (suteja)