Reshuffel Kabinet Dapat Dilihat dari Dua Sisi
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) justru mengumumkan reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM) menjelang akhir masa jabatannya. Keputusan mengganti sejumlah menteri itu mematik berbagai tanggapan dari publik.
Adapun sejumlah menteri yang diganti adalah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri investasi, ditambah wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada Senin (19/8/2024) di Jakarta.
Salah satu yang turut menanggapi adalah dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga (UNAIR) Ali Sahab SIP MSi seperti dilansir laman Unair, Rabu (21/8/2024).
Menurut Ali, reshuffle Kabinet Indonesia Maju dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda.
“Reshuffle di akhir masa jabatan ini di satu sisi sebagai upaya menggenjot kinerja di akhir jabatan Jokowi. Akan tetapi, di satu sisi juga sebagai isyarat kepada partai oposisi yang cenderung berseberangan,” ujarnya.
Upaya Melanggengkan Kekuasaan
Ali kemudian menuturkan bahwa keputusan Jokowi melakukan reshuffle dapat bermakna sebagai bentuk apresiasi. Khusunya pada pihak yang telah berjasa karena telah mendukungnya.
Di sisi lain, Ali beranggapan bahwa perubahan kabinet di akhir masa jabatan tidak akan berpengaruh besar dalam pembuatan kebijakan atau keputusan politik tertentu.
“Saya kira tidak akan berpengaruh signifikan. Sepintar apa pun orang yang dilantik, jika hanya tersisa waktu tiga bulan, maka tidak akan bisa mengambil kebijakan yang berdampak besar bagi masyarakat,” terangnya.
Respons dan Sikap Masyarakat
Menyikapi perubahan yang ada, Ali percaya bahwa masyarakat sudah bisa menilai kinerja pemerintah. Banyaknya perubahan sistem dan kebijakan yang semakin hari semakin memberatkan rakyat. Hal ini dapat menimbulkan penilaian buruk masyarakat pada pemerintah.
Menurut Ali, sikap yang perlu masyarakat ambil saat ini adalah fokus mengawasi kinerja dan kebijakan pemerintah yang sedang berjalan. Ia juga mengingatkan agar ke depan masyarakat dapat memilih pejabat daerah dan pusat berdasarkan pada program kerja dan track record.
“Inilah pentingnya memutuskan pilihan politik berdasarkan program kerja dan track record-nya. Sehingga calon yang tidak berkualitas itu tidak perlu kita dukung. Hal ini dapat menjadi upaya preventif agar tokoh politik yang kita pilih dapat membuat kebijakan yang rasional. Dan tentunya condong pada kepentingan masyarakat luas,” pungkas Ali. (riki/suteja)
