IJTI Kritik Pemangkasan Anggaran TVRI-RRI
JAKARTA, PODIUMNEWS.com – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyampaikan penyesalan mendalam terhadap kebijakan pemangkasan anggaran yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap kontributor dan pegawai kontrak di Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan RRI.
Keputusan tersebut, yang disebut sebagai langkah efisiensi anggaran pemerintah, dinilai tidak hanya merugikan pekerja media tetapi juga berdampak buruk pada kualitas informasi publik.
Herik Kurniawan, Ketua Umum IJTI, menegaskan bahwa kebijakan ini berisiko merusak peran vital TVRI dan RRI sebagai penyedia informasi yang kredibel di tengah maraknya disinformasi.
"Pemangkasan anggaran akan melemahkan fungsi edukasi dan pelayanan informasi bagi masyarakat," ujar Herik dalam keterangannya, Rabu (12/2/2025).
Selain itu, menurutnya, keputusan merumahkan kontributor daerah berpotensi memperburuk ketimpangan pemberitaan yang lebih terpusat di Jakarta, sementara isu-isu daerah semakin terpinggirkan.
"Jurnalis daerah memiliki peran strategis dalam menyampaikan realitas kehidupan masyarakat. Kehilangan mereka berarti isu daerah tak lagi tersampaikan dengan baik," kata Herik.
Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 200 pekerja media di berbagai daerah terkena dampak PHK akibat kebijakan ini, memengaruhi stabilitas ekonomi keluarga mereka di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit.
Herik juga menegaskan bahwa pemangkasan anggaran bukanlah solusi jangka panjang.
"Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas jurnalisme harus menjadi prioritas, agar TVRI dan RRI tetap mampu memberikan informasi yang berkualitas bagi masyarakat," ungkapnya.
IJTI mendukung reformasi di tubuh kedua lembaga penyiaran tersebut, dengan harapan TVRI dan RRI bisa beroperasi secara lebih profesional, independen, dan transparan demi kepentingan publik.
"Keberlanjutan lembaga penyiaran publik ini sangat penting untuk menjaga kualitas informasi yang mencerahkan bangsa," tutup Herik.
Dengan pernyataan ini, IJTI mendesak pemerintah untuk segera meninjau kembali kebijakan pemangkasan anggaran demi memastikan kelangsungan fungsi edukatif dan informatif dari TVRI dan RRI. (fathur)
