DPRD Badung Soroti LKPJ Bupati
BADUNG, PODIUMENWS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna masa persidangan kedua di ruang sidang utama Gosana, Kamis (27/3/2025), untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2024.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, tersebut menyoroti realisasi pendapatan daerah yang jauh dari target.
Dalam laporan tersebut, diketahui bahwa anggaran belanja daerah hanya terealisasi 74 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, pendapatan daerah juga tidak mencapai target yang diharapkan. Kondisi ini memicu perhatian serius dari para anggota dewan.
"Mengapa hal ini bisa tidak tercapai? Apa masalahnya? Marilah kita rumuskan dan carikan jalan keluarnya," ujar Anom Gumanti dalam rapat tersebut.
DPRD Badung berencana mengambil langkah-langkah evaluasi dan konsultasi dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Salah satu langkah yang diusulkan adalah penerapan disinsentif dan insentif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor villa-villa.
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, yang hadir dalam rapat tersebut, mengakui bahwa target PAD belum tercapai 100 persen. Ia menjelaskan bahwa target pendapatan daerah yang ditetapkan sebesar Rp 10,2 triliun, hanya terealisasi sekitar 75 persen atau Rp 7,5 triliun.
"Ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi kami ke depan," kata Adi Arnawa.
Adi Arnawa menyatakan akan berupaya maksimal untuk mencapai target-target yang belum tercapai, dengan mengoptimalkan kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Ia berharap, dengan sinergi yang baik, target-target tersebut dapat dimaksimalkan di masa mendatang.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh Wakil Bupati Badung, I Bagus Alit Sucipta, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Badung, serta para pejabat dan undangan lainnya.
Hasil pembahasan LKPJ ini akan menjadi dasar bagi DPRD Badung untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang. (isu/suteja)
