DPRD Badung Ingatkan OPD: Program Selaras Janji Bupati

Hal ini mengemuka dalam rapat kerja antara Komisi IV dengan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), serta Dinas Kebudayaan (Disbud) Badung di Kantor Bupati Badung, Senin (28/4/2025).

Rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, I Made Suwardana, secara khusus membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun Anggaran 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Suwardana mewanti-wanti agar setiap program yang dirancang dan dilaksanakan oleh OPD harus benar-benar linear dengan program dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Badung terpilih.

"Kami minta agar OPD dalam membuat program dan kebijakan sejalan dengan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Badung terpilih. Tidak boleh OPD membuat program sendiri-sendiri. Harus sinergi," tegas Suwardana di hadapan Sekretaris Diskes dr Raka Setiawati, Kadisdikpora I Gusti Made Dwipayana, dan Kadisbud Badung I Gede Eka Sudarwitha, serta anggota Komisi IV lainnya seperti I Putu Parwata, I Nyoman Dirga Yusa, Made Sudana, dan Ni Luh Sekarini.

Suwardana menekankan bahwa ketidakselarasan program antar OPD dengan visi dan misi kepala daerah berpotensi besar menyebabkan pemborosan anggaran dan tumpang tindih kegiatan. Hal ini tentu akan menghambat efektivitas pembangunan dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam janji politik Bupati dan Wakil Bupati.

Senada dengan Suwardana, anggota Komisi IV I Putu Parwata juga menyoroti pentingnya sinergi ini, terutama mengingat Diskes, Disdikpora, dan Disbud merupakan OPD yang memiliki peran krusial dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Ia berharap agar kendala yang dihadapi OPD dalam menyelaraskan program dapat disampaikan kepada DPRD untuk dicarikan solusi bersama.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan spesifik dari perwakilan OPD terkait kekhawatiran Komisi IV ini. Namun, rapat kerja ini mengindikasikan adanya fokus yang kuat dari DPRD Badung untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran daerah demi mewujudkan janji-janji politik kepala daerah kepada masyarakat.

Langkah pengawasan yang ketat dari Komisi IV diharapkan dapat mencegah potensi inefisiensi dan memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Badung. (isu/suteja)

Baca juga :
  • Fraksi DPRD Desak Percepatan Program Strategis Badung
  • Gubernur Koster Desak Infrastruktur Wisata Berkelanjutan di Bali
  • RPJMD Denpasar 2025–2029 Disetujui Seluruh Fraksi DPRD