Bupati Badung Persilakan Tempuh Jalur Hukum Soal Bingin

“Silakan uji materi di peradilan tata usaha negara. Karena ini menyangkut produk tata usaha negara, maka mekanisme hukumnya jelas,” ujar Adi Arnawa usai rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (22/7/2025).

Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi yang menyebut masyarakat sebagai ‘korban’ dari penegakan hukum. Bupati menolak keras penggunaan istilah tersebut.

“Jangan bawa kata ‘korban’. Penegakan hukum terjadi karena ada pelanggaran. Ini harus dilihat dari hulunya,” tegasnya.

Adi menyebut pendekatan yang dilakukan Pemkab Badung tetap mengedepankan dialog, dan proses identifikasi bangunan bermasalah sudah melalui kajian bersama pemerintah provinsi. Namun ia juga menegaskan bahwa dalam negara hukum, semua pihak memiliki hak dan kewajiban yang setara.

“Kami terbuka untuk kritik. Tapi semua harus disampaikan lewat jalur yang benar. Jangan main opini liar di media atau medsos tanpa dasar hukum,” ujarnya.

Adi berharap langkah penertiban ini bisa menjadi pembelajaran bersama bahwa legalitas dan tata ruang adalah fondasi penting dalam pembangunan kawasan wisata yang berkelanjutan.

“Kami akan tetap hadir untuk masyarakat, tapi bukan dengan cara melanggar aturan. Kalau memang ada celah hukum, kita uji bersama di pengadilan,” tutupnya.

(angga/sukadana)

Baca juga :
  • Ini Rencana Besar Bupati Badung Lima Tahun ke Depan
  • Pemerintah Tegaskan Tak Blokir WhatsApp Call
  • Larangan Plastik Bali Tuai Apresiasi Nasional