Koster Inisiasi Advokat untuk Setiap Desa di Bali

Program ini ditujukan untuk memperluas akses keadilan hingga pelosok desa melalui pendampingan hukum yang merata. Menurut Koster, selama ini masyarakat desa masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh layanan hukum yang layak.

“Saya sempat berdiskusi dan kita programkan satu desa satu advokat. Ini sangat membantu masyarakat desa untuk memperoleh keadilan secara semestinya. Lebih baik gratis untuk masyarakat desa. Mudah-mudahan bisa dijalankan dan menjadi yang pertama di Indonesia,” kata Koster di hadapan ratusan peserta Munas.

Gagasan tersebut disebut sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Bali dalam membangun sistem layanan dasar yang inklusif, seperti program Satu Desa Satu Klinik dan Satu Keluarga Satu Sarjana yang telah dijalankan.

Munas Peradi SAI 2025 diikuti lebih dari 600 peserta dari seluruh Indonesia. Tema utama yang diusung adalah penguatan organisasi berbasis teknologi digital, termasuk evaluasi AD/ART dan pemilihan ketua umum periode 2025–2030 melalui sistem e-voting yang sudah diterapkan sejak 2020.

Ketua Umum Peradi SAI, Juniver Girsang, menyampaikan harapan agar Munas ini memperkuat pelayanan hukum yang berintegritas dan menjadikan Peradi SAI sebagai organisasi advokat yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Peradi kita adalah Peradi yang berkarya dan melayani. Kita tanamkan semangat teknologi agar menjadi organisasi terdepan dalam pemanfaatan IT,” ujar Juniver.

Ia juga menyampaikan rasa syukurnya atas kehadiran Gubernur Bali yang dinantikan sejak awal Munas. Bahkan, Juniver berharap Koster dapat menjadi penasihat Peradi SAI ke depan.

Di sisi lain, pelaksanaan Munas di Bali juga memberikan dampak positif secara ekonomi. Gubernur Koster mengungkapkan tingkat hunian hotel di sekitar lokasi acara mencapai 95 persen.

“GM hotelnya bilang hunian 95 persen. Ini wajah pariwisata Indonesia, terutama di Bali,” katanya.

Koster juga menegaskan komitmennya terhadap perlindungan budaya sebagai modal utama Bali. Ia menolak eksploitasi tambang dan industri berat di pulau tersebut, dan menyebut budaya sebagai sumber daya yang tak akan habis selama masih ada pelakunya.

Sebagai bentuk pelestarian budaya, ia bahkan menyampaikan rencana memberi insentif mulai 2026 bagi anak-anak yang diberi nama Nyoman dan Ketut, agar sistem penamaan Bali tidak punah.

Menutup sambutannya, Koster menyatakan dukungan penuh terhadap eksistensi dan program-program Peradi SAI, termasuk inisiatif advokat masuk desa sebagai bagian dari pemerataan perlindungan hukum di Bali.

(sukadana)