DPRD Badung Serap Pandangan Fraksi, Bahas 3 Raperda Strategis

Adapun tiga Raperda yang dibahas dalam rapat ini meliputi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2025–2029, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Raperda tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyampaikan bahwa penyampaian pandangan umum fraksi merupakan bentuk pengawasan dan kontrol legislatif atas perencanaan strategis eksekutif. “Pandangan fraksi menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah agar setiap kebijakan mengarah pada kepentingan masyarakat secara luas,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, seluruh fraksi menyampaikan catatan kritis dan dukungan terhadap arah pembangunan Badung lima tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Fokus utama DPRD adalah memastikan sektor prioritas seperti infrastruktur, pengelolaan sampah, air bersih, dan ekonomi kerakyatan benar-benar terealisasi.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa yang turut hadir dalam sidang menyambut baik pandangan umum fraksi-fraksi. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi landasan kuat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

“Pandangan fraksi-fraksi menunjukkan bahwa visi kami selaras, yakni membangun Badung melalui pendekatan nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Ini akan menjadi motivasi bagi kami di eksekutif untuk bekerja lebih maksimal,” ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah, khususnya sektor pajak hotel dan restoran, agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Rapat paripurna ini turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Badung, Forkopimda, Sekda IB Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal dan OPD Badung, serta tenaga ahli DPRD dan fraksi.

(adi/sukadana)

Baca juga :
  • Tarif Parkir dan Sewa Naik, Ranperda Retribusi Badung Difinalisasi
  • Kesepakatan Digital RI-AS Picu Kekhawatiran Soal Hak Privasi
  • Lansia Terlantar Masuk Program Prioritas Badung