Fraksi PDIP DPRD Klungkung Soroti Lambannya Peningkatan RSU Gema Santi
KLUNGKUNG, PODIUMNEWS.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Klungkung menyoroti lambannya peningkatan status Rumah Sakit Umum (RSU) Gema Santi di Nusa Penida dari tipe D ke tipe C. Sorotan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di R.R Sabha Nawa Natya DPRD Klungkung, Selasa (5/8/2025).
Ketua Fraksi PDIP DPRD Klungkung, I Wayan Misna, menyampaikan bahwa hingga kini peningkatan status RSU Gema Santi belum terealisasi secara nyata, baik dari sisi infrastruktur, ketersediaan SDM dokter spesialis, maupun alat kesehatan sesuai standar rumah sakit tipe C.
"Kami menilai peningkatan status RSU Gema Santi merupakan kebutuhan mendesak. Ini menyangkut akses dan kualitas layanan masyarakat Nusa Penida agar tidak selalu dirujuk ke rumah sakit di luar pulau," ujar Misna dalam rapat.
Ia menegaskan, Fraksi PDIP mendorong Pemerintah Kabupaten Klungkung agar mengalokasikan anggaran yang jelas dan terukur dalam APBD Perubahan 2025, terutama untuk pemenuhan alat kesehatan, rekrutmen tenaga medis spesialis, serta peningkatan sarana layanan sesuai standar akreditasi tipe C.
Menurutnya, peningkatan status RSU Gema Santi merupakan bagian dari visi-misi Bupati Klungkung I Made Satria di bidang kesehatan, yang menekankan pemerataan layanan di wilayah kepulauan.
"Ini bukan sekadar janji politik, tapi kebutuhan dasar masyarakat. Kami harap pemerintah lebih fokus agar RSU Gema Santi benar-benar siap menjadi rumah sakit tipe C," tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Klungkung I Made Satria bersama Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra telah melakukan audiensi ke Kementerian Kesehatan RI pada 9 Mei 2025 dan diterima langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante S. Harbuwono. Dalam audiensi itu, Bupati Satria meminta dukungan untuk peningkatan status RSU Gema Santi dari tipe D ke tipe C, termasuk penyediaan dokter spesialis obstetri dan ginekologi (Obgyn).
Langkah itu menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah memperluas jangkauan layanan kesehatan di wilayah kepulauan. Namun, Fraksi PDIP menilai tanpa alokasi anggaran konkret dalam APBD Perubahan, target peningkatan status rumah sakit akan sulit tercapai tahun ini.
(sukadana)
