Tanpa Sistem Terpadu, Biometrik Dinilai Setengah Jalan
JAKARTA, PODIUMNEWS.com - Penerapan registrasi nomor seluler berbasis biometrik dinilai berpotensi menjadi kebijakan setengah jalan apabila tidak didukung sistem nasional terpadu lintas operator serta mekanisme pengawasan yang kuat. Tanpa integrasi menyeluruh, pelaku kejahatan digital masih dapat berpindah kanal dan operator untuk menghindari pemantauan.
Ketua CISSReC, Pratama Persadha, menegaskan biometrik seharusnya diposisikan sebagai alat bantu penguatan keamanan, bukan solusi tunggal dalam memberantas kejahatan siber.
“Jika diblokir di satu operator tetapi masih bisa lolos di operator lain, maka kebijakan itu hanya memindahkan masalah. Tanpa sistem terpadu, biometrik berisiko menjadi kebijakan setengah jalan,” ujar Pratama, Minggu (1/2/2026) di Jakarta.
Ia menjelaskan, biometrik memang efektif untuk menekan penyalahgunaan identitas palsu pada tahap awal pendaftaran kartu SIM, termasuk praktik SIM farm. Namun, kejahatan digital saat ini telah berkembang melampaui fase registrasi, seperti penipuan berbasis rekayasa sosial, phishing, dan investasi bodong yang tetap dapat dilakukan menggunakan nomor sah dan terverifikasi.
Pratama juga menyoroti meningkatnya penggunaan nomor asing, layanan VoIP, serta platform over the top lintas negara yang berada di luar yurisdiksi nasional. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut pendekatan keamanan berlapis yang tidak bertumpu pada satu teknologi semata.
Selain efektivitas, aspek perlindungan data pribadi turut menjadi perhatian. Data biometrik bersifat permanen dan tidak dapat diganti seperti kata sandi. Risiko kebocoran dinilai justru lebih besar terjadi pada lapisan perekaman data, integrasi sistem, serta pihak ketiga, bukan semata di pusat data.
Senada, pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menilai biometrik dapat efektif menekan penyalahgunaan data kependudukan yang sudah bocor, asalkan dikelola dengan standar keamanan tinggi dan basis data terpusat.
“Kalau tidak ada mekanisme pemblokiran bersama antaroperator, pelaku akan selalu mencari celah. Itu membuat kebijakan tidak berjalan optimal,” kata Alfons.
Sebagai konteks, Kementerian Komunikasi dan Digital resmi meluncurkan program Senyum Nyaman dengan Biometrik atau SEMANTIK pada 27 Januari 2026. Kebijakan ini mengatur penerapan registrasi nomor seluler berbasis biometrik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026.
Para pakar menilai keberhasilan kebijakan tersebut akan sangat ditentukan oleh integrasi lintas operator, audit keamanan independen, serta perlindungan ketat terhadap hak dan data pribadi masyarakat.
(riki/sukadana)
