Bunuh Diri Anak Tanda Kegagalan Negara
YOGYAKARTA, PODIUMNEWS.com - Kasus bunuh diri seorang anak sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, memicu keprihatinan luas dan dinilai sebagai tanda kegagalan struktural dalam perlindungan anak. Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta, menilai peristiwa tersebut tidak dapat dipandang sebagai persoalan individu semata, melainkan bagian dari problem sosial yang lebih dalam.
Menurut Andreas Budi Widyanta, fenomena bunuh diri pada anak dan remaja berkaitan erat dengan ketimpangan sosial yang terus melebar. Ia menyebut tekanan ekonomi yang ekstrem dapat memengaruhi kondisi psikologis anak.
"Fenomena ini harus dilihat sebagai problem sosial yang bersifat struktural. Ketimpangan ekonomi membuat sebagian masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan paling mendasar," ujarnya, Kamis (05/02/2026).
Ia menjelaskan kegagalan dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesejahteraan dapat menciptakan tekanan sosial yang berat bagi keluarga miskin. Kondisi tersebut, menurutnya, meresap hingga ke dunia batin anak.
"Pilihan bunuh diri menjadi bahasa keputusasaan ketika anak kehilangan harapan terhadap masa depan," katanya.
Andreas menyoroti peran keluarga, sekolah, dan masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya menyediakan ruang dialog bagi anak untuk mengekspresikan perasaan dan kecemasan.
"Anak sering tidak memiliki ruang aman untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan, baik di keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial," ujarnya.
Ia menilai negara belum optimal dalam menjalankan fungsi perlindungan anak, terutama ketika tuntutan prestasi pendidikan tidak diimbangi pemenuhan kebutuhan dasar warga.
"Negara menuntut anak menjadi generasi unggul, tetapi belum mampu memastikan fasilitas dasar hidup layak tersedia bagi semua," tegasnya.
Andreas menekankan perlunya perubahan mendasar dalam tata kelola kebijakan sosial, termasuk penguatan program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. Ia juga mendorong terciptanya ruang afeksi di keluarga, sekolah yang dialogis, serta lingkungan sosial yang menghargai hak anak.
"Kepiluan anak-anak adalah kepiluan bangsa. Ini peringatan agar negara segera berbenah dalam melindungi generasi mudanya," katanya.
Kasus tersebut dinilai menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat sistem perlindungan anak serta memastikan akses pendidikan dan kesejahteraan dapat dinikmati secara merata.
(riki/sukadana)
