Sambangi Kejagung, Kapolri Bahas Penguatan Penegakan Hukum
JAKARTA, PODIUMNEWS.com - Kapolri Jenderal Idham Azis melanjutkan silaturahmi ke antar-lembaga negara. Setelah bertemu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kali ini, kunjungan selanjutnya ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, selain silaturahmi, kedatangan Kapolri ke Kejagung untuk memperkuat penegakan hukum antara Korps Bhayangkara dan Korps Adhyaksa.
“Kejagung merupakan mitra stategis Polri dalam criminal justice system (CJS). Sehingga, diperlukan peningkatan sinergitas dalam penegakkan hukum antara Polri dan Kejaksaan Agung,” kata Brigjen Dedi di Jakarta, Senin (4/11).
Sebagai mitra kerja, menurut Brigjen Dedi, Kapolri Idham Azis memandang perlu adanya pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajarannya. Mengingat, selama ini kerjasama penegakan hukum Polri dan Kejagung sudah berjalan dengan baik.
“Penguatan kerjasama CJS selama ini sudah berjalan dengan baik. Beberapa di antaranya adalah penanganan kasus-kasus terorisme, cyber crime, narkoba, Karhutla, Gakumdu dan kasus pidana lainnya,” ujarnya.
Brigjen Dedi memastikan, dalam rangka meningkatkan sinergitas dalam penegakan hukum ke depan, Polri dan Kejagung akan terus ditingkatkan mulai dari tingkat Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Kejagung.
“Guna mendukung program pembangunan dan kebijakan pemerintah di segala bidang,” ucapnya.
Program kebijakan pemerintah yang dimaksud, dijelaskan Brigjen Dedi, salah satunya adalah menguatkan peran tim Saber Pungli dan mengawal dana desa agar tepat sasaran.
“Penguatan kerja dalam rangka pencegahan korupsi melalui tim Saber Pungli dan penggunaan dana desa untuk pembangunan sesuai instruksi Presiden Jokowi,” tuturnya.
Seusai dilantik menjadi Kapolri, Jenderal Idham Azis memang terus melakukan silaturahmi ke antar-lembaga negara. Silaturahmi merupakan komitmen dari Kapolri untuk mewujudkan program unggulannya yang salah satunya adalah menguatkan kerjasama dan sinergitas terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia. (COK/PDN)
