Menkomdigi: Kritik Harus Tegas, Tapi Tetap Damai
JAKARTA, PODIUMNEWS.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, penyampaian kritik dan aspirasi diharapkan tetap dilakukan secara damai tanpa disertai tindakan yang mengarah pada kekerasan maupun perusakan fasilitas umum.
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya menyikapi berbagai aksi demonstrasi yang berlangsung di sejumlah daerah. Menurutnya, ruang demokrasi harus tetap dijaga agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara terbuka, tetapi tetap mengedepankan ketertiban dan keselamatan bersama.
“Pemerintah terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat. Menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang dijamin dalam demokrasi. Karena itu, ruang untuk menyampaikan aspirasi harus tetap kita jaga bersama,” ujar Meutya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Ia menilai penyampaian aspirasi secara damai justru akan membuat pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diterima publik. Sebaliknya, tindakan yang mengarah pada kekerasan berpotensi mengaburkan substansi tuntutan yang ingin disampaikan.
“Kritik boleh disampaikan dengan tegas, tetapi harus tetap damai. Jangan mudah terprovokasi sehingga memicu kekerasan, perusakan, pembakaran, penyerangan, atau tindakan lain yang membahayakan masyarakat,” tegasnya.
Selain kondisi di lapangan, Meutya juga menyoroti peran media sosial yang kerap memengaruhi persepsi masyarakat terhadap sebuah peristiwa. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak langsung mempercayai seluruh informasi yang beredar di ruang digital tanpa melakukan verifikasi.
Menurutnya, algoritma media sosial bekerja berdasarkan pola interaksi pengguna sehingga informasi yang muncul di linimasa belum tentu mencerminkan keseluruhan situasi yang sebenarnya terjadi.
“Jangan langsung menganggap linimasa sebagai gambaran lengkap keadaan. Ilusi algoritma bisa membuat kita merasa semua orang sedang marah, semua orang membenarkan kekerasan, atau semua informasi yang kita lihat adalah fakta. Padahal, belum tentu demikian,” katanya.
Karena itu, masyarakat diminta memeriksa informasi dari berbagai sumber dan memahami konteks sebelum mengambil kesimpulan atau menyebarkan informasi lebih lanjut.
Meutya juga mengingatkan ancaman hoaks, disinformasi, manipulasi video, maupun potongan informasi tanpa konteks yang sering muncul saat terjadi peristiwa yang menjadi perhatian publik.
Ia mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi serta tidak membagikan konten yang dapat memicu provokasi maupun kekerasan.
“Ruang digital tidak boleh menjadi tempat untuk memperbesar provokasi. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi hoaks, hasutan kekerasan, dan manipulasi informasi tidak boleh diberi ruang,” ujarnya.
Pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan ruang demokrasi secara sehat dengan tetap mengedepankan sikap kritis, damai, dan bertanggung jawab, baik dalam menyampaikan aspirasi maupun saat berinteraksi di ruang digital.
(sukadana)
