Istana Buka Suara, Tegaskan Kritik Boleh tapi Jangan Jadi Provokasi
JAKARTA, PODIUMNEWS.com – Istana Presiden akhirnya angkat bicara terkait maraknya kritik publik terhadap kebijakan pemerintah yang berkembang di media sosial maupun melalui aksi demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil. Pemerintah menegaskan ruang kritik tetap terbuka, namun mengingatkan agar kebebasan berpendapat tidak berubah menjadi provokasi, fitnah, maupun adu domba.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Menurutnya, kritik merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi yang sehat.
"Kita semua dituntut untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik. Pemerintah selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk kritik," kata Dudung dalam keterangan video yang diterima media, Kamis (11/6/2026).
Dudung menegaskan kritik yang disampaikan masyarakat seharusnya bersifat membangun dan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, ia mengingatkan masyarakat untuk membedakan antara kritik yang konstruktif dengan tindakan yang mengarah pada provokasi.
"Sebab, kritik adalah napas demokrasi yang harus membangun, bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa," ujarnya.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu juga mengajak masyarakat menjadikan perjalanan sejarah bangsa sebagai pelajaran penting dalam menjaga persatuan nasional. Menurutnya, Indonesia lahir melalui perjuangan panjang yang penuh pengorbanan dan telah melewati berbagai tantangan yang menguji keutuhan bangsa.
"Bangsa ini lahir bukan dari jalan yang lapang. Indonesia tumbuh dari sejarah panjang, luka yang dalam, air mata, pengorbanan, dan darah para pendiri bangsa," katanya.
Dudung mengingatkan Indonesia pernah menghadapi berbagai pemberontakan dan konflik sosial yang berpotensi mengancam persatuan nasional. Beberapa di antaranya adalah pemberontakan PKI Madiun, DI/TII, Republik Maluku Selatan (RMS), G30S PKI, hingga sejumlah gerakan separatis di berbagai wilayah Indonesia.
Selain itu, bangsa Indonesia juga pernah menghadapi konflik sosial di Ambon, Poso, Sampit, Sambas, Aceh, dan sejumlah wilayah di Papua. Namun berbagai ujian tersebut dapat dilalui karena bangsa Indonesia tetap berpegang pada semangat persatuan.
Menurut Dudung, warisan nilai Bhinneka Tunggal Ika menjadi fondasi penting yang menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat.
Di sisi lain, Dudung menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini terus bekerja untuk memperkuat pembangunan nasional dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan bersama-sama mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.
"Mari kita, sebagai bangsa Indonesia, merapatkan barisan dan merawat persatuan untuk menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.
Pada akhir pernyataannya, Dudung berharap perjalanan panjang sejarah Indonesia dapat menjadi bahan refleksi bersama agar bangsa ini terus bergerak menuju negara yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat.
"Akhirnya, rangkaian sejarah Indonesia sampai dengan saat ini hendaknya dapat dijadikan tonggak refleksi dan introspeksi untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat," katanya.
(sukadana)
