Komdigi: Separuh Anak Indonesia Pernah Terpapar Konten Seksual
JAKARTA, PODIUMNEWS.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa separuh anak Indonesia pernah terpapar konten seksual di media sosial. Bahkan, 42 persen di antaranya mengaku merasa takut atau tidak nyaman akibat pengalaman tersebut.
Data tersebut disampaikan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, dalam kegiatan Pembekalan PP Tunas untuk Puteri Indonesia 2026 bertema “Membangun Generasi Emas Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas, dan Aman di Ruang Digital” di Jakarta, Senin (15/6/2026).
“Di balik angka-angka ini terdapat wajah anak-anak Indonesia yang harus kita lindungi. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang berhak tumbuh dalam lingkungan digital yang sehat dan aman,” ujar Fifi.
Menurut dia, tingginya penetrasi internet di Indonesia membawa tantangan baru dalam perlindungan anak di ruang digital. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2026, penetrasi internet nasional telah mencapai 81,72 persen atau setara dengan 235,2 juta pengguna.
Di sisi lain, sebanyak 99,4 persen anak Indonesia telah mengakses internet dengan rata-rata penggunaan mencapai 5,4 jam per hari.
Fifi mengatakan, tingginya aktivitas digital anak perlu diimbangi dengan sistem perlindungan yang kuat karena berbagai risiko di ruang siber terus meningkat, mulai dari paparan konten negatif hingga eksploitasi seksual daring.
“Indonesia saat ini merupakan salah satu negara dengan tingkat konektivitas digital tertinggi di dunia. Karena itu, perlindungan anak di ruang digital menjadi tanggung jawab bersama yang tidak bisa ditunda,” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi kesehatan mental anak Indonesia. Berdasarkan hasil Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) 2025–2026, hampir 10 persen anak Indonesia terindikasi mengalami gangguan kesehatan jiwa, dengan rincian 4,4 persen mengalami kecemasan dan 4,8 persen mengalami depresi.
Sementara itu, data UNICEF mencatat lebih dari setengah juta anak setiap tahun menjadi korban eksploitasi seksual daring. Di tingkat nasional, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 1.508 pengaduan kasus perlindungan anak sepanjang 2025.
Menurut Fifi, situasi tersebut menjadi dasar pemerintah memperkuat regulasi perlindungan anak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik bagi Anak atau PP Tunas yang berlaku efektif sejak 28 Maret 2026.
Regulasi itu juga diperkuat dengan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun terhadap platform digital yang memiliki tingkat risiko tinggi.
“PP Tunas bukan sekadar instrumen hukum, tetapi wujud nyata komitmen negara untuk menghadirkan ruang digital yang melindungi, memberdayakan, dan mendukung tumbuh kembang anak Indonesia,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Komdigi juga mengajak para finalis Puteri Indonesia 2026 untuk mengambil peran sebagai agen perubahan dalam mengedukasi masyarakat mengenai keamanan digital, pengasuhan digital, serta pentingnya menjaga kesehatan mental anak di era internet.
Fifi menilai para finalis Puteri Indonesia memiliki kapasitas komunikasi publik dan jangkauan media sosial yang luas sehingga dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyebarluaskan pesan perlindungan anak.
“Kehadiran para finalis Puteri Indonesia 2026 di forum ini bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan momentum kolaborasi strategis antara pemerintah dan para penggerak perubahan untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia,” katanya.
Ia berharap kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, keluarga, komunitas, media, akademisi, dan tokoh publik dapat mempercepat terwujudnya ekosistem digital yang sehat dan aman bagi anak Indonesia menuju Generasi Emas 2045.
(sukadana)
