Bali Masuk Wilayah Paling Rentan Dampak El Nino Kuat
JAKARTA, PODIUMNEWS.com – Bali diperkirakan menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang paling rentan terdampak fenomena El Nino kuat pada 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan, gangguan produksi pangan, peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan, hingga tekanan terhadap inflasi daerah.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan peluang El Nino mencapai kategori kuat saat ini mencapai 98 persen. Fenomena tersebut diperkirakan menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di selatan garis khatulistiwa selama puncak musim kemarau.
"Langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini guna meminimalkan risiko kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara, hingga tekanan terhadap inflasi daerah," kata Faisal dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Menurutnya, wilayah yang diperkirakan menerima dampak paling signifikan meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi hingga Papua bagian selatan.
Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diprediksi berada di bawah kondisi normal dibandingkan rata-rata klimatologis tahunan.
Faisal menjelaskan El Nino berbeda dengan musim kemarau. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Nino merupakan fenomena iklim global yang terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau.
"Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Nino, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan," ujarnya.
BMKG memperkirakan El Nino dapat berlangsung selama sembilan hingga dua belas bulan. Namun kondisi tersebut tidak berarti Indonesia mengalami musim kemarau sepanjang periode tersebut.
Bagi Bali, ancaman terbesar diperkirakan terjadi pada sektor pertanian dan ketersediaan air. Defisit curah hujan berpotensi mengganggu fase pertumbuhan tanaman, menurunkan produktivitas pertanian, hingga meningkatkan risiko puso akibat kekurangan air.
Selain itu, kondisi cuaca yang lebih kering juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, memburuknya kualitas udara, serta meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut dan penyakit akibat suhu panas ekstrem.
Karena itu, BMKG meminta pemerintah daerah segera melakukan langkah mitigasi melalui penyesuaian pola tanam, optimalisasi sistem irigasi, penguatan cadangan air, serta pemanfaatan informasi iklim sebagai dasar pengambilan keputusan.
"Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor. Risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan," kata Faisal.
BMKG juga mengingatkan bahwa dampak El Nino tidak hanya menyentuh sektor lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas harga pangan dan inflasi daerah apabila produksi pertanian mengalami penurunan selama musim kemarau.
Karena itu, pemerintah daerah didorong mulai memasukkan aspek risiko iklim dalam perencanaan pembangunan, ketahanan pangan dan strategi pengendalian inflasi agar dampak ekonomi dapat ditekan sejak dini.
(sukadana)
