Empat Daerah, Satu Kota

ALAMAT rumah boleh Tabanan. Kantor berada di Badung. Anak bersekolah di Denpasar. Akhir pekan dihabiskan di Gianyar. Bagi semakin banyak warga Bali Selatan, batas kabupaten hanya terlihat ketika melewati papan nama di pinggir jalan.

Kehidupan sehari-hari sudah bergerak jauh melampaui batas pemerintahan.

Jalan dari Tabanan menuju Mengwi tersambung dengan arus kendaraan menuju Denpasar. Permukiman di Abiansemal berkembang mengikuti akses ke pusat kota. Sukawati semakin sulit dilepaskan dari pergerakan Denpasar dan Badung. Kuta Utara yang secara administratif berada di Badung bahkan tumbuh seperti perpanjangan kawasan perkotaan Denpasar.

Empat daerah itu perlahan bekerja sebagai satu kota besar.

Pemerintah sebenarnya sudah lama mengenali kenyataan tersebut. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 mengatur Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Kawasan ini kemudian populer dengan nama Sarbagita, singkatan dari Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Peraturan itu kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014.

Artinya, gagasan bahwa empat wilayah tersebut merupakan satu kesatuan perkotaan bukan temuan baru. Negara bahkan telah menuliskannya ke dalam dokumen tata ruang lebih dari satu dekade lalu.

Yang berubah sekarang adalah skalanya.

Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk empat daerah tersebut pada 2025 telah mencapai sekitar 2,3 juta jiwa. Mereka merupakan lebih dari separuh penduduk Bali. Struktur penduduknya juga masih didominasi kelompok usia produktif. Denpasar dan Badung memiliki proporsi usia produktif yang sangat besar, sementara Gianyar dan Tabanan tidak jauh berbeda. BPS sendiri telah menyusun proyeksi penduduk kabupaten dan kota di Bali sampai 2035 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020.

Angka itu penting ketika dibaca bersama persoalan rumah.

Orang berusia dua puluhan dan tiga puluhan merupakan kelompok yang mulai bekerja, menikah, membentuk keluarga, dan membutuhkan tempat tinggal sendiri. Mereka memasuki pasar perumahan ketika tanah di pusat ekonomi Bali Selatan semakin mahal.

Masalahnya segera terlihat.

Lapangan kerja tidak menyebar merata mengikuti tempat rumah murah tersedia. Denpasar tetap menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan dan jasa. Badung memiliki kawasan pariwisata dan berbagai pusat ekonomi yang menarik tenaga kerja dalam jumlah besar. Gianyar mengembangkan pusat ekonomi sendiri, terutama di kawasan yang terhubung dengan pariwisata. Sementara Tabanan memiliki wilayah yang relatif lebih longgar dan semakin mudah dijangkau dari Badung.

Akibatnya, tempat bekerja dan tempat tinggal semakin berjauhan.

Seorang pekerja tidak harus membeli rumah di kabupaten tempatnya bekerja. Pilihan itu bahkan makin sulit dilakukan ketika harga tanah melampaui kemampuan pendapatan keluarga muda. Mereka kemudian mencari tanah atau rumah ke pinggiran.

Gerakannya mudah dipahami. Dari Denpasar menuju utara dan barat, pencarian hunian masuk ke Dalung, Sempidi, Kapal, Mengwi, Abiansemal hingga wilayah Tabanan. Ke arah timur, perkembangan permukiman menghubungkan Denpasar dengan Batubulan, Sukawati dan kawasan Gianyar lainnya.

Peta administrasi tetap sama. Peta kehidupan berubah.

Fenomena seperti ini lazim dalam perkembangan metropolitan. Harga tanah di pusat aktivitas mendorong sebagian penduduk mencari tempat tinggal lebih jauh. Jalan raya kemudian memperluas jangkauan kota. Desa yang dahulu jauh dari pusat pekerjaan perlahan berubah menjadi kawasan permukiman komuter.

Namun Bali memiliki persoalan tambahan. Perluasan kawasan permukiman berhadapan langsung dengan sawah, subak, desa adat dan ruang yang sebelumnya memiliki fungsi berbeda.

Karena itu, perkembangan metropolitan Bali Selatan tidak selalu muncul sebagai kota baru dengan gedung tinggi dan jalan lebar. Ia sering tumbuh dalam bentuk yang jauh lebih sederhana: sawah dibagi menjadi kavling, gang diperlebar, rumah berdiri satu per satu, toko muncul di pinggir jalan, lalu kendaraan bertambah.

Beberapa tahun kemudian, kawasan yang dahulu disebut desa sudah memiliki persoalan kota.

Macet datang lebih dulu daripada angkutan umum. Perumahan tumbuh lebih cepat daripada sekolah dan fasilitas publik. Saluran air mengikuti pembangunan seadanya. Warga tetap membutuhkan kendaraan pribadi karena rumah dan pekerjaan terpisah beberapa kilometer, bahkan puluhan kilometer.

Inilah konsekuensi ketika satu kota tumbuh dalam empat pemerintahan.

Denpasar bisa merencanakan jalan dan permukiman di wilayahnya, tetapi pekerja yang beraktivitas di Denpasar mungkin tinggal di Badung, Gianyar atau Tabanan. Badung menikmati pertumbuhan pusat ekonomi, tetapi sebagian tenaga kerjanya pulang setiap sore menuju daerah lain. Tabanan dapat memperoleh permintaan baru terhadap perumahan, sekaligus harus menanggung perubahan penggunaan lahan dan bertambahnya perjalanan harian.

Persoalannya tidak berhenti pada pembagian kewenangan.

Kebutuhan rumah juga berbeda pada setiap bagian metropolitan.

Denpasar dengan kepadatan tinggi semakin sulit menyediakan rumah tapak murah dalam jumlah besar. Pilihan masyarakat akhirnya bergerak ke kontrakan, kos, rumah kecil atau hunian yang semakin jauh dari pusat kota. Badung menghadapi tekanan yang berbeda karena harga tanah bersaing dengan kepentingan komersial dan pariwisata.

Tabanan masih memiliki kepadatan penduduk jauh lebih rendah dibanding Denpasar. Kondisi inilah yang membuat wilayah timurnya berpotensi menerima limpahan kebutuhan hunian dari arah Badung dan Denpasar.

Gianyar berada pada posisi yang hampir serupa. Wilayah baratnya semakin terhubung dengan Denpasar, sementara kawasan lain mempunyai pusat ekonomi sendiri.

Jadi, pertanyaan perumahan Bali Selatan sebenarnya sudah tidak tepat jika hanya berbunyi: berapa rumah yang dibutuhkan Denpasar?

Pertanyaannya harus diperluas menjadi: di mana orang yang bekerja di Denpasar dan Badung akan tinggal sepuluh tahun lagi?

Jawabannya mempunyai konsekuensi besar.

Jika rumah terus bergeser ke pinggiran tanpa transportasi publik yang memadai, keluarga mungkin memperoleh tanah lebih murah tetapi harus membayar biaya perjalanan lebih mahal. Bensin bertambah. Kendaraan menjadi kebutuhan. Waktu yang seharusnya tersedia untuk keluarga habis di jalan.

Rumah murah akhirnya belum tentu menghasilkan biaya hidup murah.

Persoalan ini akan semakin penting karena Bali masih memiliki jumlah penduduk usia produktif yang besar. Publikasi BPS mengenai kelompok umur menunjukkan Denpasar dan Badung memiliki proporsi usia produktif di atas 70 persen, sedangkan Gianyar dan Tabanan berada di kisaran yang tidak jauh berbeda. Mereka adalah tenaga kerja yang menopang ekonomi sekaligus kelompok yang akan menentukan bentuk permukiman Bali Selatan pada dekade berikutnya.

Jika sebagian besar generasi tersebut tidak mampu memperoleh tempat tinggal dekat pusat pekerjaan, kota akan terus melebar.

Teori perkotaan mengenal proses ini sebagai suburbanisasi, ketika penduduk bergerak keluar dari pusat kota menuju kawasan pinggiran. Namun istilah akademik itu dalam kehidupan sehari-hari jauh lebih sederhana. Orang mencari rumah yang masih sanggup dibayar.

Harga tanah menentukan arah kota lebih cepat daripada rapat perencanaan.

Itulah sebabnya Tabanan tidak lagi cukup dibaca sebagai wilayah di sebelah barat Badung. Begitu pula Gianyar tidak semata kabupaten di timur Denpasar. Keduanya semakin masuk dalam perhitungan tempat tinggal bagi masyarakat yang penghasilannya berasal dari pusat ekonomi lain.

Fenomena tersebut juga menjelaskan mengapa ukuran jarak mulai berubah.

Dahulu orang mungkin menganggap tempat tinggal dan tempat kerja berada di kabupaten berbeda sebagai perjalanan antardaerah. Kini perjalanan Dalung-Denpasar, Batubulan-Denpasar, Mengwi-Kerobokan atau Kediri-Badung mulai menjadi rutinitas harian.

Kabupaten berbeda, tetapi kehidupan perkotaannya sama.

Pemerintah menghadapi tantangan yang lebih rumit daripada sekadar membangun jalan baru. Setiap tambahan jalan memang memperpendek waktu tempuh untuk sementara, tetapi akses yang semakin baik juga meningkatkan daya tarik tanah di sepanjang koridor tersebut. Perumahan mengikuti jalan, kendaraan bertambah, lalu kemacetan kembali muncul.

Tanpa perencanaan hunian dan transportasi dalam satu kerangka, siklus itu akan berulang.

Di sinilah gagasan Sarbagita seharusnya mendapatkan makna baru. Selama ini namanya paling mudah dikenali melalui urusan transportasi dan tata ruang. Padahal persoalan metropolitan sekarang jauh lebih luas: rumah, sekolah, pekerjaan, sampah, air, jalan dan perubahan lahan saling berhubungan.

BPS mencatat ekonomi Bali sepanjang 2025 tumbuh 5,82 persen. Penyediaan akomodasi serta makan dan minum tetap menjadi lapangan usaha terbesar dalam struktur ekonomi Bali dengan kontribusi 22,10 persen pada triwulan IV 2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut membutuhkan tenaga kerja, sedangkan tenaga kerja membutuhkan tempat tinggal yang dapat dijangkau dari pusat pekerjaannya.

Pertumbuhan ekonomi karena itu tidak cukup dilihat dari jumlah hotel, restoran, pusat perdagangan atau investasi yang dibangun.

Harus dihitung pula tempat orang-orang yang menjalankan semua kegiatan tersebut akan tinggal.

Bali Selatan masih mempunyai kesempatan mengatur pertumbuhannya sebelum hubungan empat daerah itu menjadi semakin rumit. Pilihannya bukan menghentikan perkembangan permukiman. Kebutuhan rumah akan tetap datang selama penduduk membentuk keluarga dan ekonomi menciptakan pekerjaan.

Yang perlu dihindari adalah membiarkan rumah tumbuh di satu tempat, pekerjaan terkonsentrasi di tempat lain, sementara transportasi dan fasilitas publik tertinggal di antara keduanya.

Sebab bagi masyarakat, Sarbagita sesungguhnya sudah terbentuk.

Mereka tidak memerlukan dokumen pemerintah untuk membuktikannya. Setiap pagi kendaraan bergerak melintasi batas kabupaten. Sore hari arus yang sama bergerak pulang.

Empat kepala daerah boleh mengurus wilayah masing-masing.

Warganya sudah hidup dalam satu kota. (*)

Menot Sukadana