Tujuh Presiden

PADA 1997, Arrmanatha Christiawan Nasir masuk Kementerian Luar Negeri.

Soeharto masih menjadi presiden. Krisis moneter belum pecah sepenuhnya. Reformasi belum datang. Timor Timur masih menjadi bagian Indonesia. Telepon genggam belum menjadi benda sehari-hari. Internet baru dikenal sebagian kecil masyarakat kota.

Hampir tiga dekade kemudian, Kamis, 1 Oktober 2026, Arrmanatha berdiri di Istana Negara untuk dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Luar Negeri, menggantikan Sugiono. Sebelumnya ia menjabat Wakil Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Merah Putih. 

Di antara dua tanggal itu, Indonesia berganti presiden tujuh kali.

Soeharto jatuh pada Mei 1998. B.J. Habibie mengambil alih. Setelah Pemilu 1999, Abdurrahman Wahid menjadi presiden. Megawati Soekarnoputri menggantikannya pada 2001. Susilo Bambang Yudhoyono memimpin dua periode sejak 2004. Joko Widodo datang pada 2014. Prabowo Subianto mengambil alih pemerintahan pada Oktober 2024.

Arrmanatha tetap berada di jalur yang sama: diplomasi.

Kementerian Luar Negeri mencatatnya sebagai diplomat karier. Ia bergabung pada 1997 setelah menempuh pendidikan ekonomi dan hubungan internasional, kemudian menjalani berbagai penugasan di lingkungan Kemlu dan perwakilan Indonesia di luar negeri. 

Ia pernah menjadi Sekretaris Kedua di Perutusan Tetap RI untuk PBB di Jenewa. Kemudian bertugas di Direktorat Jenderal Multilateral. Ia juga pernah menjadi Sekretaris Pertama di Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York, menangani isu ekonomi dan pembangunan di Majelis Umum PBB serta Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. 

Itu pekerjaan yang jauh dari hiruk-pikuk politik dalam negeri.

Diplomat tidak dipilih lewat pemilu. Mereka jarang muncul di baliho. Karier mereka tumbuh perlahan melalui penugasan, rotasi, promosi, dan pengalaman internasional.

Dalam kasus Arrmanatha, lintasan itu berlangsung cukup panjang hingga akhirnya ia kembali ke Jakarta dan memegang jabatan-jabatan yang semakin penting.

Pada era Joko Widodo, ia menjadi Duta Besar Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monako, serta UNESCO. Pada 2021 ia dilantik menjadi Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. 

Di New York, diplomat Indonesia bekerja pada ruang yang sama dengan hampir seluruh persoalan besar dunia: perang, perubahan iklim, perdagangan, pembangunan, hak asasi manusia, keamanan, Palestina, hingga reformasi lembaga multilateral.

Indonesia sendiri sejak lama memilih politik luar negeri bebas aktif. Pemerintahan bisa berubah, tetapi prinsip itu relatif bertahan. Pada Juni 2026, Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan mendorong kerja sama global yang lebih adil. 

Mungkin di situlah menariknya karier seorang diplomat.

Presiden berubah. Menteri berubah. Tetapi banyak pekerjaan luar negeri justru menuntut ingatan yang panjang.

Perundingan tidak selalu selesai dalam satu masa pemerintahan. Hubungan antarnegara tidak dimulai lagi ketika kepala negara berganti. Posisi Indonesia dalam organisasi internasional juga tidak bisa disusun dari nol setiap lima tahun.

Seseorang yang bekerja di jalur diplomatik membawa memori institusi.

Ia pernah melihat bagaimana Indonesia bersikap terhadap suatu konflik. Pernah mengikuti negosiasi perdagangan. Pernah menghadapi tekanan negara besar. Pernah mengetahui mengapa suatu rumusan kalimat dalam dokumen internasional dipertahankan atau ditolak.

Pengalaman seperti itu tidak mudah dipindahkan hanya melalui dokumen serah terima.

Arrmanatha menghabiskan bagian besar kariernya dalam diplomasi multilateral. Sebelum menjadi wakil menteri, ia sendiri menyebut telah bekerja sekitar dua dekade dalam sektor tersebut. Ketika dipanggil Prabowo pada Oktober 2024, ia mengatakan pembicaraan mereka antara lain menyangkut tantangan dan peluang diplomasi Indonesia. 

Prabowo kemudian menempatkan tiga wakil menteri di Kementerian Luar Negeri: Anis Matta, Arrmanatha Nasir, dan Arif Havas Oegroseno. Sugiono menjadi menterinya. 

Formasinya menarik.

Sugiono datang dari jalur politik. Ia merupakan politisi Gerindra dan orang yang lama berada di lingkar Prabowo. Arrmanatha dan Arif Havas berasal dari diplomasi profesional. Anis Matta datang dari politik dengan perhatian khusus pada dunia Islam.

Kemlu pada masa awal pemerintahan Prabowo, dengan demikian, menjadi tempat bertemunya politik dan birokrasi profesional.

Dua tahun kemudian, susunan itu berubah.

Sugiono dipindahkan menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada reshuffle 1 Oktober 2026. Arrmanatha naik dari wakil menteri menjadi Menteri Luar Negeri. 

Perubahan itu memiliki satu arti administratif yang cukup jelas: kursi Menlu kembali dipegang diplomat karier.

Sebelum Sugiono, jabatan Menteri Luar Negeri selama lebih dari dua dekade memang didominasi diplomat profesional. Hassan Wirajuda memimpin Kemlu pada era Megawati dan SBY. Marty Natalegawa menggantikannya. Retno Marsudi menjadi Menlu selama dua periode Jokowi.

Sugiono menjadi pengecualian ketika Prabowo mengangkatnya pada 2024.

Karena itu kenaikan Arrmanatha pada 2026 bukan sekadar promosi satu orang. Ia juga membawa kembali tradisi tertentu di Kemlu: pejabat puncaknya berasal dari orang yang tumbuh di dalam institusi tersebut.

Namun perjalanan Arrmanatha justru menarik jika ditarik lebih jauh ke belakang.

Ia mulai bekerja ketika struktur dunia berbeda.

Pada 1997, Amerika Serikat masih menikmati posisi dominan setelah berakhirnya Perang Dingin. China belum menjadi kekuatan ekonomi sebesar sekarang. ASEAN baru berusia tiga dekade. Media sosial belum ada. Serangan 11 September 2001 belum terjadi. Perang Irak belum dimulai.

Indonesia sendiri sedang berada pada penghujung Orde Baru.

Setahun kemudian keadaan berubah cepat.

Krisis ekonomi melanda. Soeharto mundur. Habibie masuk. Referendum Timor Timur berlangsung. Politik Indonesia bergerak menuju demokrasi multipartai.

Diplomat yang masuk Kemlu pada 1997 harus bekerja dalam Indonesia yang berubah hampir total hanya beberapa tahun kemudian.

Setelah itu perubahan terus datang.

Pada masa Abdurrahman Wahid, Indonesia masih berusaha memulihkan hubungan internasional setelah kekacauan ekonomi dan politik Reformasi. Pada masa Megawati, isu terorisme menjadi besar setelah bom Bali 2002. Era SBY membawa Indonesia ke posisi lebih aktif dalam forum G20 dan diplomasi regional. Era Jokowi memberikan tekanan besar pada diplomasi ekonomi dan investasi.

Prabowo datang dengan lingkungan internasional yang berbeda lagi.

Persaingan Amerika Serikat dan China semakin tajam. Perang Rusia-Ukraina belum selesai. Konflik Gaza mengguncang sistem multilateral. Isu Laut China Selatan tetap dekat dengan kepentingan Indonesia. Hilirisasi mineral memunculkan perdebatan dagang baru. Dunia juga kembali berbicara tentang proteksionisme dan keamanan rantai pasok.

Dalam salah satu forum PBB pada Desember 2024, Arrmanatha mengkritik apa yang ia sebut standar ganda dalam penanganan konflik Gaza dan memperingatkan dampaknya terhadap sistem multilateral. 

Pernyataan semacam itu memperlihatkan medan kerja diplomat Indonesia hari ini.

Bukan hanya menyelenggarakan kunjungan resmi atau menemani presiden bertemu kepala negara lain. Diplomasi juga berarti mempertahankan posisi Indonesia di tengah konflik antarnegara besar, membangun koalisi, mencari pasar, menjaga kepentingan ekonomi, dan pada saat yang sama mempertahankan prinsip politik luar negeri.

Itulah sebabnya umur karier kadang penting dalam membaca jabatan publik.

Seorang politisi dapat mencapai puncak dalam beberapa tahun. Diplomat biasanya membutuhkan waktu jauh lebih lama.

Arrmanatha menunggu hampir 29 tahun sejak masuk Kemlu hingga menjadi Menteri Luar Negeri.

Dalam rentang tersebut, tujuh presiden pernah memimpin Indonesia.

Tidak semuanya mungkin pernah bekerja langsung dengannya. Tidak semua pemerintahan pula memberi pengaruh yang sama pada kariernya. Tetapi setiap perubahan pemerintahan menciptakan konteks baru tempat ia bekerja.

Di situlah perbedaan menarik antara karier politik dan karier negara.

Politisi sering lahir bersama satu momentum kekuasaan. Diplomat, birokrat, polisi, dan sebagian aparatur negara justru dibentuk melalui waktu yang lebih panjang.

Mereka bekerja melewati pidato pelantikan, perubahan koalisi, dan pergantian kabinet.

Tentu saja kesinambungan seperti itu bukan alasan untuk menganggap birokrasi selalu netral atau selalu benar. Pejabat karier tetap bekerja di bawah kebijakan pemerintahan yang sedang berkuasa. Menteri Luar Negeri juga merupakan pembantu presiden dan menjalankan arah politik luar negeri yang ditetapkan pemerintah.

Namun pengalaman panjang memberi sesuatu yang tidak dimiliki orang yang baru masuk dari luar: memori.

Negara membutuhkan memori itu.

Hubungan Indonesia dengan Prancis tidak dimulai ketika presiden baru datang. Posisi Indonesia di PBB tidak disusun ulang dari halaman kosong setiap lima tahun. Begitu pula perundingan ekonomi, isu Palestina, ASEAN, maritim, atau hukum internasional.

Dokumen bisa menyimpan keputusan. Institusi menyimpan cara keputusan itu dibuat.

Orang-orang seperti Arrmanatha berada di antara keduanya.

Pada 1997, ia masuk Kemlu sebagai diplomat muda ketika Soeharto masih menjadi presiden.

Pada 2026, ia masuk ruang pelantikan sebagai Menteri Luar Negeri ketika Prabowo memimpin Indonesia.

Di antara dua peristiwa itu, Indonesia telah mengganti presiden enam kali.

Kariernya tidak ikut diulang dari awal. (*)

Menot Sukadana