Politik Tanpa Lek
MARDANI Ali Sera, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memakai bahasa yang biasa dipakai orang kantoran ketika menimbang pensiun dini. Selasa, 10 November 2026, ia membandingkan dua jalan keluar yang terbuka bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Kalau mundur terhormat, dia tetap dapat hak-haknya. Tapi kalau dimakzulkan, itu kan seolah seperti diberhentikan dengan tidak hormat," katanya. Mundur ia sebut soft landing, sedangkan pemakzulan lewat Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR ia sebut hard landing.
Hari itu juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Niat itu diutarakan dalam pertemuan sekitar dua setengah jam di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, di tengah dinamika yang berkembang setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
MK, lewat putusan yang dibacakan 6 Oktober 2026, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Kedudukan Gibran sebagai wakil presiden pun tidak berubah. Namun, dalam pertimbangannya MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang bisa disetarakan dengan tamat SMA.
Tiga pekan kemudian, lewat putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026, MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan untuk Gibran pada 6 Agustus 2019. Surat itulah yang dipakai sebagai dokumen persyaratan ketika ia mendaftar sebagai calon wakil presiden.
Gibran sempat memilih jalan lain. Dalam pertemuan di Widya Chandra ia meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Presiden memberi saran agar saya tetap fight di PTUN," katanya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan belakangan membantah bahwa Presiden menyarankan langkah hukum lanjutan.
Di PTUN Jakarta, kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, sebelumnya sudah menunjukkan Advanced Diploma dari MDIS Singapura yang terbit 29 Maret 2008 dan menyebutnya setara A-Level. Kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, menilai dokumen itu tidak menjawab persoalan, karena surat penyetaraan dulu diterbitkan atas dasar dokumen dari UTS Insearch, Sydney.
Rabu, 11 November 2026, 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi mengajukan usul HMP kepada pimpinan DPR. Hari itu juga, menurut Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.
Kamis, 12 November 2026, pukul 11.26 WIB, surat itu ia serahkan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Rapat paripurna DPR yang dijadwalkan pukul 14.00 untuk mengumumkan usul HMP dibatalkan hari itu juga.
Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, surat itu tidak memuat alasan. Kalimat yang dibacakan Muzani dari surat itu berbunyi, "Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri."
Dari semua percakapan itu, ada satu kata yang tidak terdengar. Orang Bali memakainya untuk menegur anak yang kelewatan, dan memakainya pula untuk orang dewasa yang dianggap tidak tahu menempatkan diri: lek.
Demam Panggung
Clifford Geertz tinggal di Bali pada 1957–1958. Dari penelitian itu lahir esai "Person, Time, and Conduct in Bali" (1966), yang kemudian dimuat dalam The Interpretation of Cultures (1973). Di dalamnya Geertz membahas lek, kata yang biasanya diterjemahkan menjadi "malu".
Menurut Geertz terjemahan itu meleset. Lek lebih dekat dengan apa yang dalam bahasa Inggris disebut stage fright, demam panggung: ketakutan bahwa karena kurang cakap, kurang menahan diri, atau sekadar sial, sebuah pertunjukan gagal dijaga dan wajah si pemain tampak menembus perannya.
Latar pemikirannya adalah pengamatan bahwa orang Bali hidup dalam susunan peran yang rapi. Nama urutan lahir, gelar, dan sebutan kedudukan menempatkan setiap orang pada tempat tertentu dalam upacara yang seakan tidak pernah selesai. Yang dijaga adalah peran itu dimainkan dengan baik oleh siapa pun yang sedang mengisinya.
Lek muncul ketika seseorang sadar ia mungkin tidak lagi sanggup memainkan perannya, dan orang banyak mulai melihat celahnya.
Dari sudut ini, jabatan wakil presiden adalah peran yang paling terang di atas panggung republik. Putusan MK dan MA tidak menjatuhkan hukuman pidana kepada siapa pun, dan keduanya juga tidak memberhentikan Gibran.
Namun, kedua putusan itu membuat penonton melihat sesuatu yang selama ini tertutup. MK tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa syarat pendidikan yang dipakai untuk naik ke panggung ditopang ijazah setara SMA, dan MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang dipakai sebagai dokumen persyaratan pencalonannya.
Geertz sendiri tidak menulis bahwa lek mengharuskan orang meletakkan jabatan. Ia menggambarkan kegelisahan seseorang ketika perannya terancam gagal dimainkan. Langkah dari kegelisahan itu ke keputusan mundur adalah tafsiran yang ditarik dari kerangkanya. Dalam tafsiran itu lek bekerja sebelum vonis, ketika si pemain menimbang sendiri apakah ia masih pantas melanjutkan lakon di depan penonton yang sudah melihat celahnya.
Tafsiran Geertz juga tidak diterima bulat. Antropolog Norwegia Unni Wikan, yang meneliti di Bali Utara, berpendapat orang Bali tidak memandang dirinya sebagai aktor. Kehati-hatian mereka menjaga air muka lebih ia kaitkan dengan rasa takut kepada orang lain dan kepada ilmu hitam.
Sebuah studi lintas budaya di jurnal Frontiers in Psychology (2020), yang antara lain bertumpu pada sepuluh wawancara di Bali, melihat lek dari sisi lain lagi, yakni sebagai rem yang meredam rasa marah sejak awal, sebelum sempat diatur dengan sengaja. Antropolog Ward Keeler, yang meneliti di Jawa dan pernah tinggal setahun di dua desa di Bali, mengajukan bantahan yang lebih berguna untuk membaca politik.
Malu yang Naik
Dalam tulisannya tentang malu dan demam panggung di Jawa (1983), Keeler berpendapat yang dialami para pemain bukan demam panggung, melainkan apa yang ia sebut status fright, kecemasan yang berpangkal pada kedudukan. Baginya rasa malu adalah penegak hierarki. Malu terasa ketika seseorang bertindak tidak sesuai dengan kedudukan yang diberikan kepadanya dalam susunan atas-bawah.
Ungkapan sehari-hari di dua pulau itu menyimpan pengertian yang sama: ora ngerti isin dalam bahasa Jawa ngoko, sing nawang lek dalam basa sor Bali. Dua-duanya dipakai untuk orang yang lupa tempatnya.
Kalau malu bekerja sebagai penjaga hierarki, malu punya arah. Ia paling mudah mengalir kepada pihak yang kedudukannya lebih tinggi: seorang menteri merasa lek kepada presiden yang mengangkatnya, seorang kader kepada ketua umum partainya, seorang anak kepada bapaknya.
Namun, dalam uraian Keeler, kewajiban di dalam hierarki tidak hanya berjalan ke atas. Pihak yang berada di atas juga terikat kewajiban kepada yang di bawahnya, dan yang lalai menunaikannya pun bisa dicap tidak tahu malu.
Di sinilah rakyat semestinya masuk hitungan. Dalam teori demokrasi rakyat adalah pemilik kedaulatan, dan seorang wakil presiden yang dipilih langsung memikul kewajiban kepada pemilihnya, tidak hanya kepada presiden yang menjadi pasangannya.
Urutan kejadian pekan ini perlu dibaca dengan hati-hati. Niat mundur mula-mula disampaikan Gibran kepada Presiden di ruang tertutup, lalu diumumkan Mensesneg kepada wartawan. Politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung sempat mengingatkan bahwa konstitusi tidak mengatur pengunduran diri wakil presiden diserahkan kepada presiden untuk disetujui.
Gibran sendiri, di Istana Wakil Presiden, menyatakan menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran masyarakat, dan tidak ingin "dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan".
Menghadap presiden lebih dulu sebetulnya tata krama jabatan yang lazim, dan surat yang akhirnya dibawa ke MPR juga berada di jalur yang benar menurut konstitusi. Yang patut dicatat adalah urutannya. Permohonan untuk bertarung di PTUN baru berumur sehari ketika surat pengunduran diri berpindah ke tangan Presiden, pada hari yang sama dengan sampainya 120 tanda tangan ke meja pimpinan DPR. Dalam suratnya ke MPR, Gibran menulis bahwa ia telah melaporkan langkah itu langsung kepada Presiden pada 10 dan 11 November.
Jumat Pagi 2012
Indonesia pernah punya contoh yang lebih cepat. Kamis malam, 6 Desember 2012, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng dalam kasus proyek Hambalang. Surat KPK bertanggal 3 Desember 2012 yang mendasari pencegahan itu menyebut statusnya sebagai tersangka.
Jumat pagi, sekitar pukul 08.00 WIB, Andi menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mengajukan pengunduran diri secara lisan dan tertulis, berlaku hari itu juga. Ia tercatat sebagai menteri aktif pertama yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Presiden menerima pengunduran diri itu dan menyebut langkah Andi sebagai contoh yang baik.
Andi juga menemui Presiden lebih dulu. Bedanya terletak pada jarak. Andi membawa surat pada pagi pertama setelah pencegahan atas dirinya diumumkan, sambil tetap membantah terlibat korupsi Hambalang.
Ia tidak menunggu vonis, dan mundurnya juga tidak sama dengan mengaku bersalah. Yang ia lepaskan adalah peran, supaya kursi Menpora tidak ikut terseret ke ruang pemeriksaan bersama dirinya.
Gibran menyerahkan suratnya kepada Presiden 36 hari setelah putusan MK dan 12 hari setelah putusan MA, sesudah satu permohonan untuk bertarung di PTUN, dan pada hari yang sama ketika 120 tanda tangan sampai ke meja pimpinan DPR.
Langkah Andi itu pun tidak sepenuhnya lahir dari hati. Anggota Komisi III DPR saat itu, Eva Kusuma Sundari, mengingatkan bahwa Partai Demokrat punya aturan yang meminta kadernya yang menjadi tersangka mundur dari jabatan partai. Andi memang melepas jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina pada hari yang sama.
Untuk kursi menteri, Eva menyebutnya soal etika pejabat publik. Lek di situ sebagian sudah dituliskan menjadi aturan partai yang bisa ditagih, sebagian lagi masih bergantung pada kepantasan masing-masing orang.
Perbandingan ini punya batas. Menteri adalah pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan presiden, sedangkan wakil presiden dipilih rakyat. Ia berhenti atas permintaan sendiri lewat MPR, atau diberhentikan lewat mekanisme konstitusi yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.
Secara ketatanegaraan keduanya tidak sebanding. Sebagai ukuran etika jabatan, kisah Jumat pagi 2012 itu tetap berguna, karena ia menunjukkan bahwa pejabat Indonesia pernah memilih turun pada kesempatan pertama.
Timbangan Ketiga
Pilihan Gibran menempuh PTUN di awal pekan adalah haknya sebagai warga negara, dan DPR sendiri mempersilakannya. Ia punya dokumen yang ingin diuji, dan pengadilan memang tempat menguji dokumen. Akhirnya ia tidak menunggu putusan itu.
Persoalannya terletak di tempat lain. Pengadilan menimbang sah atau tidak sah, sedangkan lek menimbang pantas atau tidak pantas. Dua timbangan itu berbeda, dan politik kita belakangan lebih sering memakai yang pertama: selama belum berkekuatan hukum tetap, belum ada alasan untuk malu.
Pekan ini memperlihatkan timbangan ketiga, yakni hitungan politik. Gibran tidak mundur sesudah putusan MK, tidak pula sesudah putusan MA. Suratnya berpindah ke tangan Presiden pada hari ketika 120 tanda tangan membuat ancaman hard landing yang digambarkan Mardani semakin dekat.
Apakah yang bekerja pada Rabu itu lek atau hitungan, hanya Gibran yang tahu. Suratnya tidak memberi petunjuk selain kalimat tentang negara yang perlu dijaga melebihi dirinya sendiri.
Kekosongan lek juga tidak hanya milik satu orang. Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam persidangan di MK, menyatakan telah memverifikasi dokumen pendidikan Gibran dan menilainya memenuhi ketentuan.
Pertanyaan tentang ijazah itu justru dikejar warga biasa, seperti advokat Subhan yang kasasinya dikabulkan MA, lewat jalan pengadilan yang panjang dari PTUN Jakarta sampai Mahkamah Agung. Di DPR, usul HMP dari 120 anggota baru datang setelah dua putusan itu keluar.
Kalau MK kini tidak menemukan bukti ijazah setara SMA dan MA membatalkan surat penyetaraan yang dulu diterima KPU, pertanyaan tentang lek layak diajukan juga kepada lembaga yang dulu meloloskannya.
Ucapan Mardani itu sebenarnya jujur. Ia menggambarkan pilihan sebagaimana dilihat dari Senayan, sebagai penilaian politik tentang akibat yang mungkin menunggu: dalam hitungannya, mundur menjaga hak tetap utuh, sedangkan pemakzulan membawa cap yang lebih berat. Pekan ini yang pertama dipilih.
Orang tua di Bali punya hitungan yang lebih tua dan lebih sederhana. Seseorang turun dari tempatnya karena ia lek, ketika orang banyak sudah melihat celah pada perannya, tanpa perlu menunggu siapa pun menghitung tanda tangan.
Kursi wakil presiden kosong sejak Kamis siang. Ditinggalkan karena lek, atau karena hitungan? (*)
Menot Sukadana
