Kepada Siapa Ia Berpamitan

KERIS itu berpindah tangan di ruang rapat paripurna DPRD Kota Surakarta, 17 Juli 2024. Ketua DPRD Budi Prasetyo menyerahkannya sebagai kenang-kenangan kepada Gibran Rakabuming Raka. Hari itu dewan meneruskan usulan pengunduran dirinya sebagai Wali Kota Solo kepada pemerintah pusat, karena ia akan dilantik menjadi wakil presiden.

Sebelum keris diserahkan, Gibran diminta membacakan sendiri surat pengunduran dirinya di hadapan anggota dewan. Ratusan relawan memenuhi gedung, sebagian membawa tulisan terima kasih, dan beberapa pelukis menggambar potretnya di sana.

Sehari sebelumnya, ketika mengantar surat itu, Gibran sudah menjelaskan kepada wartawan siapa saja yang telah ia datangi. "Tentunya saya sudah berpamitan ke Pak Pj Gubernur, sudah izin Pak Presiden terpilih, saya juga sudah menghadap Pak Mendagri. Intinya semuanya sudah dijalankan sesuai prosedur," katanya. Ia juga berjanji berpamitan kepada warga Solo setelah resmi mundur. Alasannya ia ucapkan sendiri, yaitu persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

Dua tahun kemudian, Gibran kembali menyerahkan surat pengunduran diri, kali ini dari kursi wakil presiden. Tata pamitnya tidak lagi sama. Pertanyaan sederhana pun muncul: kepada siapa ia berpamitan kali ini, dan siapa yang mendapat giliran terakhir?

Halim, Rabu Sore

Latarnya dua putusan pengadilan. Mahkamah Konstitusi (MK), 6 Oktober 2026, menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan sekolah menengah atas (SMA), meski permohonannya tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak punya kedudukan hukum. Mahkamah Agung (MA), lewat putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober, kemudian menyatakan batal surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya dan mewajibkan instansi penerbitnya mencabut surat itu.

Tidak satu pun dari kedua putusan itu memberhentikannya dari jabatan. Memasuki pekan kedua November, 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari delapan fraksi mengusulkan hak menyatakan pendapat untuk memulai pemakzulan.

Urutan pamitnya bisa disusun dari pemberitaan 10 sampai 12 November. Selasa, 10 November, Gibran menghadap Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan sekitar dua setengah jam. Alasan mundurnya pertama kali terdengar dari mulut orang lain. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan dalam konferensi pers bahwa Gibran "menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA."

Sore harinya Gibran sendiri berbicara kepada wartawan di Istana Wakil Presiden. Yang ia sampaikan adalah saran Prabowo agar ia menempuh jalur hukum, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA. Ia menambahkan satu kalimat tentang keadaannya: "Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan."

Rabu sore, menurut orang dekatnya, surat pengunduran diri diserahkan kepada Prabowo di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Konfirmasi kepada publik lagi-lagi datang dari orang lain, yakni Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi: "Pokoknya benar." Jumpa pers yang sudah diumumkan Istana Wakil Presiden sore itu mendadak dibatalkan. Sejumlah jurnalis yang menunggu sejak pagi melewatkan kepergiannya karena saat itu sedang di kantin.

Kamis, sebelum ke Senayan, Gibran sekali lagi menemui Prabowo di Istana. Pukul 11.15 ia masuk lobi gedung parlemen dengan jas hitam dan dasi merah, naik lift Gedung Nusantara III ke lantai pimpinan, dan tidak menjawab satu pun pertanyaan wartawan. Pertemuannya dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berlangsung 20 menit. Ketua MPR Ahmad Muzani kemudian menjelaskan bahwa Gibran hanya menyampaikan maksud menyerahkan surat dan meminta prosesnya disegerakan. Isi surat itu belum dibuka, sehingga belum diketahui apakah memuat alasan. Pimpinan MPR mengantarnya keluar gedung. Ia berpamitan dan berpelukan dengan mereka satu per satu, lalu masuk mobil.

Sekitar pukul 12.25 ia tiba di Istana Wakil Presiden. Relawan berbaju serba putih dan pegawai Sekretariat Wakil Presiden sudah menunggu. Sebagian relawan datang karena mendapat undangan, dan di halaman istana berderet gerobak makanan yang dipesan untuk relawan, pegawai, hingga jurnalis sebagai acara perpisahan. Gibran turun dari mobil, berjalan kaki, dan menyalami relawan satu per satu sambil berterima kasih. Kerumunan relawan dan jurnalis sempat saling dorong. Kepada wartawan ia hanya berkata sambil menunjuk ke arah istana, "Nanti jam 2 ya, di Istana." Di Solo, Presiden ke-7 Joko Widodo mengaku sudah berbincang dengan anaknya sebelum surat diserahkan, dan berpesan bahwa "jabatan itu sementara."

Bila disusun, urutannya terang. Presiden lebih dulu menerima suratnya, dan Joko Widodo sudah diajak bicara sebelumnya. Kamis siang giliran pimpinan MPR, lalu relawan di Istana Wakil Presiden. Publik, yang dulu memberinya suara, memang sempat mendengar Gibran bicara Selasa sore, tetapi tentang rencana PK, belum tentang pamit. Penjelasan untuk publik baru dijadwalkan pukul dua siang. Jam itu semula juga dijadwalkan untuk rapat paripurna DPR yang akan mengumumkan usul hak menyatakan pendapat terkait pemakzulannya. Rapat tersebut kemudian dibatalkan. Urutan seperti itu wajar. Dalam hubungan kerja pemerintahan, Gibran tentu perlu lebih dulu berbicara dengan Prabowo, presiden yang terpilih bersamanya.

Surat kepada Sartono

Mohammad Hatta, wakil presiden pertama republik ini, pernah menempuh jalan yang sama tujuh puluh tahun lalu. Suratnya bertanggal 20 Juli 1956 dan dialamatkan kepada Ketua DPR Mr. Sartono. Isinya menjelaskan alasan sekaligus jadwal: "... setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat mulai bekerja, dan Konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Segera, setelah Konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan itu secara resmi."

DPR tidak segera menindaklanjuti surat itu, dan Hatta tidak berubah pikiran. Ia mengirim surat kedua pada 23 November 1956 dengan isi yang kurang lebih sama, kali ini dengan tanggal pasti, 1 Desember. DPR menyetujuinya dalam sidang 30 November, dan kursi wakil presiden kosong sampai 1973.

Surat Hatta pun tidak memuat seluruh alasannya. Retaknya hubungan dengan Bung Karno tidak tertulis di sana, dan kritiknya baru mengalir kemudian, sebagian lewat surat-surat pribadi kepada Sukarno. Konstitusi hari ini juga berbeda. Bila jabatan wakil presiden kosong, MPR wajib memilih penggantinya sesuai Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan Gibran sudah menyerahkan surat kepada pimpinan lembaga itu. Bedanya ada pada alamat pertama. Hatta menulis kepada wakil rakyat, sedangkan Gibran lebih dulu menyerahkan suratnya kepada Presiden, sehari sebelum MPR menerimanya.

Pidato Sebelum Kertas

Surat pengunduran diri Richard Nixon, 9 Agustus 1974, hanya berisi satu kalimat kepada Menteri Luar Negeri Henry Kissinger: "I hereby resign the Office of President of the United States." Surat itu tidak memuat alasan dan tidak menyebut Watergate. Kissinger membubuhkan paraf di atasnya pukul 11.35.

Surat sedingin itu bisa diterima karena Nixon sudah berpamitan semalam sebelumnya. Pukul 21.01, 8 Agustus, ia duduk di Oval Office dan berbicara 16 menit dalam siaran langsung televisi dan radio, mengumumkan bahwa ia akan mundur esok siang. Pidato itu sendiri tidak luput dari kritik karena lebih banyak menonjolkan capaian ketimbang meminta maaf atas Watergate. Pamit kepada publik memang tidak otomatis jujur, tetapi setidaknya publik tidak menunggu di urutan terakhir.

Perkara Gibran tentu tidak sebanding dengan skandal penyadapan dan penghalangan hukum yang menjatuhkan Nixon. Yang layak dipinjam dari Washington hanya urutannya: siapa yang lebih dulu diberi tahu, dan siapa yang cukup menerima selembar kertas.

Mepamit di Merajan

Di Bali, urutan pamit diatur adat. Dalam rangkaian perkawinan, pengantin perempuan menjalani mepamit, berpamitan kepada tempat asalnya. Ia bersembahyang di sanggah atau merajan keluarga, dipimpin pemangku, dengan banten yang antara lain berisi ketipat bantal, apem, wajik, buah, dan lauk-pauk. Waktu pelaksanaan dan sarananya mengikuti kebiasaan keluarga serta adat setempat.

Mepamit dimaknai sebagai hormat dan terima kasih kepada leluhur atas perlindungan dan tuntunan selama ini, sekaligus permohonan maaf pengantin kepada leluhurnya. Upacara itu disaksikan tokoh adat atau agama, sehingga perpisahan diakui secara sosial, tidak berhenti sebagai urusan pribadi.

Logika mepamit sederhana. Pamit ditujukan ke asal, kepada pihak yang dulu memberi tempat. Lalu di mana merajan sebuah jabatan wakil presiden? Joko Widodo sendiri pernah menjawabnya pada Mei 2025, ketika Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendesak pencopotan anaknya. Prabowo dan Gibran, katanya, "sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum." Pasangan itu menang dengan 58,6 persen suara, lebih dari 96,2 juta pemilih, pada Pemilihan Presiden 2024. Mandat itu memang diberikan kepada pasangan, tidak kepada Gibran seorang. Tetapi menurut logika ayahnya sendiri, merajan jabatan wakil presiden tetap para pemilih yang mencoblos pasangan itu.

Pamit kepada pemilih menjadi lebih penting karena Gibran belum sepenuhnya menerima putusan yang mendorongnya mundur. Rencana PK yang ia umumkan Selasa sore itu ia sebut sebagai saran Prabowo, meski Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra pada hari yang sama menyatakan tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu. Belum jelas apakah rencana tersebut masih berjalan setelah suratnya sampai di MPR.

Gibran boleh mempertahankan keyakinannya bahwa dokumen itu sah. Namun rencana perlawanan hukum yang diumumkan Selasa sore itu membuat pengunduran dirinya menyisakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab dirinya sendiri: jika ia yakin dokumennya sah, mengapa melepas kursi sekarang? Kemungkinannya beragam, dari menghindari pemakzulan yang berlarut sampai menjaga pemerintahan Prabowo dari guncangan, dan semuanya masuk akal. Tetapi pemilih berhak mendengarnya langsung dari Gibran, tidak lewat Mensesneg atau ketua relawan.

Nanti Jam Dua

Keris dari DPRD Solo dua tahun lalu adalah tanda bahwa sebuah perpisahan diterima oleh pihak yang ditinggalkan. Waktu itu Gibran membacakan suratnya di depan wakil warga, mengucapkan alasannya sendiri, dan berjanji berpamitan kepada warga kota.

Kali ini surat untuk MPR belum dibuka, alasan pertama datang dari Mensesneg, konfirmasi datang dari ketua relawan, dan sebagian wartawan sedang di kantin ketika ia meninggalkan istana.

"Nanti jam 2 ya, di Istana," katanya siang itu. Pukul dua adalah giliran publik, giliran terakhir dalam urutan pamit tiga hari itu. Apa pun yang ia ucapkan nanti, urutannya sudah tercatat. Yang tersisa hanya isi pamit itu: apakah ia berbicara kepada pemilih yang memberinya kursi, atau sekadar memberi tahu mereka bahwa kursi itu sudah dikembalikan? (*)

Menot Sukadana