Kabinet Tiga Zaman

ADA satu cara sederhana membaca kabinet: melihat nama-nama yang duduk di dalamnya.

Ada cara lain yang lebih menarik: melihat dari zaman mana mereka datang.

Pemerintahan Prabowo Subianto ternyata tidak hanya dihuni orang-orang yang tumbuh bersama perjalanan politik Prabowo. Di dalamnya juga terdapat pejabat yang mencapai posisi penting pada masa Joko Widodo, serta profesional negara yang kariernya sudah dimulai jauh sebelum dua presiden itu berkuasa.

Mereka sekarang berada dalam pemerintahan yang sama.

Sugiono adalah contoh lapisan pertama.

Karier politiknya sulit dipisahkan dari Prabowo. Ia pernah menjadi sekretaris pribadi Prabowo, ikut dalam fase awal Gerindra, kemudian masuk DPR dan menjadi Wakil Ketua Komisi I. Ketika Prabowo memenangi pemilu dan membentuk kabinet pada 2024, Sugiono mendapat kursi Menteri Luar Negeri.

Jalurnya cukup terang. Ia tumbuh bersama sebuah kekuatan politik, lalu masuk pemerintahan ketika kekuatan itu mencapai Istana.

Bahlil Lahadalia membawa cerita lain.

Ia masuk pemerintahan pusat pada masa Jokowi. Dari dunia usaha dan organisasi pengusaha, Bahlil masuk sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada 2019. Posisi itu kemudian berkembang menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Menjelang akhir masa pemerintahan Jokowi, pada 19 Agustus 2024, ia dipindahkan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menggantikan Arifin Tasrif. Prabowo kemudian mempertahankannya di posisi tersebut setelah pergantian pemerintahan. Kementerian ESDM masih mencatat Bahlil sebagai Menteri ESDM sejak 19 Agustus 2024 hingga sekarang. 

Artinya, karier Bahlil menyeberangi dua pemerintahan tanpa putus.

Perubahan presidennya jelas. Bidang kerjanya justru memperlihatkan kesinambungan. Dari investasi, ia berpindah ke energi, pertambangan, mineral, dan hilirisasi. Bidang-bidang itu saling bersentuhan karena proyek pengolahan mineral membutuhkan modal besar dan menjadi salah satu pusat kebijakan ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir.

Bahlil bahkan ketika pertama masuk ESDM menyatakan akan meneruskan hal-hal yang telah berjalan baik dari pendahulunya. Kalimat itu terdengar administratif, tetapi sebenarnya menjelaskan salah satu hukum sederhana pemerintahan: menteri baru hampir selalu menerima meja kerja yang sudah penuh. 

Listyo Sigit Prabowo datang dari jalur ketiga.

Ia bukan politikus. Kariernya tumbuh di kepolisian.

Listyo lulus Akademi Kepolisian pada 1991. Ia pernah menjadi Kapolresta Surakarta pada 2011, ketika Joko Widodo masih menjabat wali kota. Pada 2014 ia ditugaskan sebagai ajudan Presiden Jokowi. Setelah itu kariernya bergerak ke posisi yang semakin tinggi: Kapolda Banten pada 2016, Kadiv Propam pada 2018, Kabareskrim pada 2019, lalu Kapolri pada 2021. 

Jokowi adalah presiden yang mengangkatnya menjadi Kapolri.

Tetapi ketika Jokowi selesai menjabat pada Oktober 2024, Listyo tidak ikut pergi.

Prabowo mempertahankannya hampir dua tahun. Baru pada 1 Oktober 2026 DPR menyetujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri pengganti Listyo setelah uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III. 

Perjalanan semacam itu membuat label politik menjadi rumit.

Apakah Listyo “orang Jokowi” karena pernah menjadi ajudan dan kemudian dipilih menjadi Kapolri oleh Jokowi?

Riwayat jabatan memang menunjukkan fase terpenting kariernya terjadi pada pemerintahan Jokowi. Tetapi ia juga seorang perwira polisi yang telah bekerja sejak awal 1990-an, jauh sebelum Jokowi masuk Istana.

Karier negara tidak selalu cocok dimasukkan ke dalam kotak politik.

Hal yang sama terlihat pada diplomasi.

Arrmanatha Christiawan Nasir masuk Kementerian Luar Negeri pada 1997. Ia memulai karier ketika Soeharto masih menjadi presiden. Ia kemudian bekerja melewati Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi, sampai Prabowo.

Ketika pemerintahan berganti, profesinya tidak berubah. Ia tetap diplomat.

Pada masa Jokowi, ia menjadi duta besar dan kemudian Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada pemerintahan Prabowo ia masuk jajaran Wakil Menteri Luar Negeri.

Orang seperti Arrmanatha sulit disebut produk satu presiden.

Ia lebih tepat disebut produk institusi.

Di sinilah kabinet Prabowo menjadi menarik bila dilihat dari sejarah karier orang-orang di dalamnya.

Ada orang yang berasal dari orbit politik Prabowo.

Ada orang yang mendapatkan panggung besar pada era Jokowi lalu tetap dipercaya.

Ada pula aparat dan profesional yang tumbuh jauh sebelum keduanya memimpin Indonesia.

Tiga lapisan itu bertemu di satu pemerintahan.

Yang paling mudah terlihat tentu pada mereka yang menduduki jabatan politik. Menteri datang bersama mandat presiden. Presiden dapat mengangkat dan memberhentikannya.

Tetapi di bawah kabinet terdapat struktur yang jauh lebih luas: direktur jenderal, sekretaris kementerian, diplomat, polisi, pejabat teknis, perencana, dan ribuan pegawai yang tidak ikut berubah setiap kali pemilu selesai.

Mereka menyimpan memori pemerintahan.

Satu proyek pembangunan dapat dirancang pada satu kabinet, dilelang pada kabinet berikutnya, dan selesai ketika presidennya sudah berbeda. Satu negosiasi perdagangan dapat berlangsung bertahun-tahun. Satu reformasi institusi bisa melewati beberapa menteri.

Karena itu, pergantian politik selalu berjalan berdampingan dengan kontinuitas administratif.

Indonesia pernah mengalami pengalaman sebaliknya.

Pada masa awal Reformasi, perubahan politik berlangsung sangat cepat. Dalam waktu sekitar lima tahun setelah Soeharto berhenti pada 1998, Indonesia memiliki empat presiden: Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, lalu SBY mulai 2004.

Negara tetap berjalan karena pemerintahan tidak seluruhnya bergantung pada siapa yang duduk di Istana.

Birokrasi menyediakan jembatan.

Masalahnya, jembatan itu juga dapat membawa kebiasaan lama.

Kontinuitas bukan selalu kabar baik. Struktur yang sama bisa menyimpan pengalaman, tetapi juga bisa menyimpan cara kerja yang sudah tidak cocok. Pejabat berpengalaman dapat menjaga stabilitas, tetapi pengalaman panjang tidak otomatis menghasilkan kebijakan yang lebih baik.

Karena itu, umur karier tidak seharusnya menjadi ukuran tunggal.

Yang lebih penting ialah apa yang dilakukan setelah mendapat kewenangan.

Bahlil membawa pengalaman investasi ke sektor energi. Listyo membawa pengalaman panjang kepolisian sampai pucuk Polri. Arrmanatha membawa hampir tiga dekade diplomasi ke tingkat pimpinan Kemlu. Sugiono membawa pengalaman politik dan pertahanan dari lingkar Prabowo masuk ke pemerintahan.

Mereka datang dari pintu berbeda.

Kabinet lalu menjadi ruang pertemuan.

Di situlah istilah “pemerintahan baru” sebenarnya perlu dibaca sedikit lebih hati-hati.

Yang benar-benar baru biasanya adalah presiden, mandat politik, sejumlah prioritas, dan komposisi kekuasaan.

Manusia yang menjalankan negara jauh lebih bercampur.

Sebagian baru masuk.

Sebagian pindah kursi.

Sebagian sudah berada di dalam gedung ketika presiden sebelumnya masih berkuasa.

Suyudi Ario Seto, yang pada 1 Oktober 2026 disetujui DPR untuk menggantikan Listyo sebagai Kapolri, juga lahir dari pola tersebut. Ia lulusan Akpol 1994. Sebelum mencapai pucuk kepolisian, kariernya panjang di reserse dan struktur kewilayahan. Pergantian Kapolri karena itu tidak memindahkan institusi ke tangan orang luar. Yang berganti adalah orang di puncak, sedangkan jalur pembentukannya tetap berasal dari tubuh Polri. 

Barangkali itu wajah paling nyata kabinet mana pun.

Ia tidak pernah benar-benar satu zaman.

Di dalam satu ruang rapat bisa duduk orang yang tumbuh bersama presiden sekarang, pejabat yang dibesarkan pemerintahan sebelumnya, dan profesional yang sudah bekerja sejak beberapa presiden lalu.

Tanggal pelantikan mereka boleh sama.

Riwayat yang membawa mereka ke sana tidak pernah sama. (*)

Menot Sukadana