Batal
MEN SUKRI sedang mencoret satu nama di buku utangnya ketika Ciblek datang dan langsung menyorongkan ponsel ke depan muka saya. Kopi belum dipesan. Pantatnya belum juga menyentuh bangku.
"Pak, Gibran mundur. Sudah resmi."
Saya terima ponselnya, saya jauhkan sedikit dari mata. Kacamata baca saya tertinggal di meja redaksi. Di layar ada judul Kompas yang tayang Rabu malam: Gibran dikabarkan mundur, sempat terlihat jogging keluar Istana Wapres. Katanya ia berlari keluar gerbang lalu menyusuri Jalan Kebon Sirih, dibuntuti mobil dari belakang.
"Di sini tulisannya dikabarkan, Blek. Kamu bilang resmi."
"Budi Arie sudah membenarkan, Pak. Suratnya sudah diserahkan ke Presiden di Halim."
"Budi Arie itu siapa?"
"Ketua Umum Projo."
"Projo itu lembaga negara?"
Ciblek diam. Men Sukri tertawa, tapi tangannya tidak berhenti mencoret. Ia memang begitu. Kalau sedang mengurus buku utang, gunung boleh meletus, coretan jalan terus.
Ciblek akhirnya duduk, pesan kopi susu, lalu bercerita dengan napas orang yang sudah menahan cerita sejak dari parkiran. Grup WhatsApp wartawan tidak tidur semalaman. Serba Kilat, media daring milik Made Klepon, sudah memasang judul "Gibran Resmi Mundur" sejak pukul sembilan malam, tanpa tanda tanya.
"Kita kapan, Pak?"
Pertanyaan itu sudah puluhan kali saya dengar sejak Kabar Sebelah berdiri. Biasanya keluar kalau Serba Kilat sudah tayang duluan dan Made Klepon mulai pamer tangkapan layar angka pembacanya di grup.
Saya minta Ciblek menyusun ulang apa yang sudah ada, satu per satu, lengkap dengan siapa yang bilang.
Selasa, 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bicara di Istana. Pagi itu Gibran menemui Prabowo sekitar 2,5 jam dan menyatakan niat mengundurkan diri, berkaitan dengan putusan MK dan MA. Prabowo, kata Prasetyo, tidak menolak. Beberapa jam kemudian Gibran sendiri bilang Presiden memberinya banyak saran, salah satunya agar ia berjuang lewat PTUN.
Rabu, 11 November, sekitar pukul 18.45 WIB, Budi Arie membenarkan Gibran sudah mundur dan suratnya diserahkan langsung kepada Prabowo di Halim Perdanakusuma. Malam itu juga Ketua MPR Ahmad Muzani ditanya wartawan di acara ulang tahun NasDem. Jawabannya pendek: dengar saja belum, apalagi lihat. Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto lain lagi. Katanya pimpinan MPR sudah siaga, Gibran dijadwalkan datang menyerahkan surat hari Kamis.
"Jadi yang resmi dari pemerintah itu niatnya, Blek," kata saya. "Suratnya dibenarkan orang yang bukan pejabat. Yang mesti menerima surat itu belum lihat."
"Ya, tapi masa Budi Arie bohong, Pak."
"Saya tidak bilang dia bohong. Saya bilang, kalau besok ternyata lain, yang ditanya pembaca itu Kabar Sebelah, bukan Projo."
Men Sukri menutup pulpennya. "Wartawan yang di Istana itu tidak lihat sendiri?"
Ciblek tertawa kecut. Puluhan wartawan sudah menunggu di Istana Wapres sejak Rabu pagi. Gibran keluar waktu mereka sedang di kantin. Jumpa pers yang dijadwalkan sore itu batal, alasannya tidak jelas.
"Di kantin," ulang Men Sukri. "Kalau di warung saya, tidak akan kecolongan. Dari sini kelihatan semua yang lewat."
Saya biarkan Men Sukri menikmati kemenangannya. Lalu Ciblek bertanya hal yang sebetulnya lebih penting. Kalau Gibran mundur, urusan putusan MA itu selesai, kan?
Belum tentu. Saya ceritakan dari awal. Jumat, 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Surat keterangan penyetaraan SMA bernomor 9149/D.D1/KS/2019, terbitan 6 Agustus 2019, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan surat itu ditarik untuk dimusnahkan.
Mahfud MD membaca amar itu berbunyi "batal", tidak "membatalkan". Artinya surat itu dianggap tidak pernah ada sejak awal. Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, membacanya lain. Putusan datang setelah pemilu selesai dan Gibran dilantik, jadi tidak berlaku surut. Putusan itu memang berkekuatan hukum tetap, katanya, tapi tidak bisa dijalankan sepenuhnya. Gerindra, sehari setelah putusan, mengingatkan bahwa batalnya surat tidak serta-merta sama dengan batalnya jabatan. Pekan ini Yusril Ihza Mahendra, Menko Hukum di kabinet Prabowo, bilang putusan itu final, dan batalnya dihitung sejak surat terbit pada Agustus 2019.
"Batal sama membatalkan itu apa bedanya, Pak Darma?" tanya Men Sukri.
Saya tunjuk buku utangnya. "Begini, Kri. Kalau Men Sukri mencoret nama karena orangnya sudah bayar, itu membatalkan. Utangnya dulu memang ada. Tapi kalau ternyata Men Sukri salah catat, orang itu dari awal tidak pernah ngutang, itu namanya batal."
"Kalau saya salah catat, ya saya tagih orang yang betul."
"Itu dia. Makanya DPR tidak mau berhenti."
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi, termasuk 11 orang dari Gerindra, sudah mengajukan hak menyatakan pendapat, dan usulnya dibawa ke rapat paripurna siang ini. PKS bilang proses itu jalan terus sampai pengunduran diri Gibran dinyatakan resmi oleh MPR. Jadi hari ini Gibran dijadwalkan mengantar surat mundurnya ke pimpinan MPR, dan di kompleks parlemen yang sama, DPR mengumumkan usul hak menyatakan pendapat untuk memakzulkannya.
Ciblek menghitung pakai jari. Konferensi pers MA tanggal 2 November batal karena biro humasnya sendiri belum menerima salinan putusan. Jumpa pers Istana Wapres kemarin sore batal. Mendikdasmen Abdul Mu'ti, ditanya di DPR tanggal 6 November, bilang belum ada proses hukum lebih lanjut.
"Banyak sekali yang batal, Pak."
"Yang pasti juga ada. Tulis yang pasti."
Saya malah lebih tertarik pada nama yang jarang muncul di grup WhatsApp itu: Subhan, si penggugat. Ia kalah di PTUN Jakarta pada 21 Mei 2026. Ia banding, kalah lagi, malah dihukum membayar biaya perkara Rp250 ribu. Lalu ia kasasi, dan menang.
"Orang begitu kalau jadi pelanggan saya, saya takut," kata Men Sukri. "Pasti dia hafal berapa kali saya salah kasih kembalian."
Ciblek akhirnya tertawa. "Jadi saya tulis apa, Pak?"
"Tulis siapa bilang apa. Mensesneg bilang niat. Budi Arie bilang surat. Ketua MPR bilang belum lihat. Taruh jamnya, taruh tempatnya. Kalau siang nanti suratnya betul sampai di MPR, baru kamu ganti judul. Jangan kamu yang meresmikan. Yang punya stempel saja belum."
Ia mengangguk, mengeluarkan laptop, lalu berhenti lagi. "Judulnya, Pak?"
Saya belum sempat menjawab. Men Sukri lebih dulu bersuara sambil membalik halaman buku utangnya.
"Pak Darma, yang ini bagaimana? Pak Ketut Rangda, utang Rp150 ribu, sudah setahun pindah ke Lombok. Kemarin adiknya mampir, bilang kakaknya sudah titip pesan mau melunasi. Uangnya belum ada. Mau saya coret, takut adiknya cuma omong. Tidak saya coret, saya yang pusing tiap buka buku."
"Biarkan dulu, Kri."
"Sampai kapan?"
Saya lihat Ciblek, Ciblek lihat saya.
"Sampai uangnya diterima," kata kami hampir bersamaan. (*)
