Search

Home / Aktual / Politik

Pansus Jiwasraya Bukan Kepentingan Politis

   |    14 Januari 2020    |   12:51:56 WITA

Pansus Jiwasraya Bukan Kepentingan Politis
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/1). (Foto: Istimewa)

JAKARTA, PODlUMNEWS.com - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad akan menyikapi usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya, yang diusulkan mayoritas fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, Pansus Jiwasraya yang dibentuk untuk menyelidiki potensi kerugian negara merupakan aspirasi masyarakat luas. 

“Kalau saya pribadi sebagai Pimpinan DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, saya pikir kita pantas kemudian membentuk suatu Pansus untuk menelusuri itu uangnya lari kemana saja, dan kemudian apakah ada yang bisa diselamatkan, lalu kemudian solusinya bagaimana, karena kan ini uang masyarakat banyak,” kata Dasco usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/1). 

Meski demikian, politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut memahami adanya keinginan pihak-pihak lain yang meminta agar Pansus Jiwasraya tidak sarat akan kepentingan politik. 

“Bukan bicara ini, janganlah dibawa ke ranah politik, tapi kewajiban kami yang diamanatkan oleh konstituen kami, rakyat Indonesia yang kami wakili, untuk kemudian mencari solusi apa yang terjadi di Jiwasraya,” lanjutnya. 

Tidak hanya Jiwasraya, baru-baru ini, isu permasalahan keuangan juga menimpa perusahaan asuransi pelat merah, yakni PT. Asabri. Mengenai hal ini, Dasco menyatakan belum perlunya campur tangan DPR RI dalam kasus tersebut, sehingga belum memerlukan adanya Pansus. Menurutnya, Kementerian Pertahanan juga telah melakukan beberapa hal untuk menyelesaikan kasus kerugian tersebut.

“Ya, saya pikir satu-satu dulu, saya pikir ini baru Jiwasraya nanti kita tuntaskan, kemudian Asabri nanti kita lihat bagaimana kasusnya. Sejak awal, Kementerian Pertahanan yang membawahi Asabri, juga sudah melakukan pembenahan dan saya dengar akan ada pergantian direksi untuk memudahkan melakukan investigasi yang dianggap perlu,” tutup legislator dapil Banten III itu. (COK/PDN)


Baca juga: Bambang Soesatyo: Puluhan Juta Data WNI Disimpan Asing