Minta Kebijaksanaan, Orang Tua Siswa Geruduk DPRD Bali
DENPASAR, PODIUMNEWS.com - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 untuk SMK/SMA saat ini sudah mulai memasuki tahap pengumuman. Seperti tahun-tahun sebelumnya, proses PPDB selalu menimbulkan polemik, khususnya dikalangan orang tua siswa.
Seperti yang terjadi pada hari Jumat (3/7), para orang tua siswa mendatangi Gedung DPRD Bali. Mereka bermaksud untuk mengadukan nasib anaknya yang tercecer dalam proses PPDB.
Orang tua siswa yang datang kebanyakan berasal dari Kota Denpasar tersebut meminta kebijaksanaan agar bisa masuk ke sekolah negeri.
Kedatangan para orang tua siswa ini didampingi oleh Anggota DPR RI Nyoman Parta dan diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Bali I Gusti Putu Budiarta. Salah seorang wali murid bernama Ely Setiawati menyampaikan, hingga saat ini anaknya belum mendapatkan sekolah. Padahal ia sudah mendaftarkan anaknya melalui dua jalur, yakni Zonasi dan Prestasi.
“Intinya kami mohon ada kebijaksanaan. Kuota kelas ditambah,” jelasnya.
Ely menceritakan, anaknya ingin bersekolah di SMAN 8 Denpasar, karena sekolah inilah yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Untuk itu ia mendaftar melalui jalur Zonasi. Namun tidak lolos karena jarak maksimal yang diterima adalah 1,3 kilometer. Begitu juga dengan jalur prestasi, anak juga gagal. Dirinya curiga seakan-akan ada permainan.
“Rumah kami jaraknya 2,9 kilometer. Terus kami coba pakai jalur prestasi, terdepak juga. Karena kuota jalur prestasi hanya sepuluh persen. Bukannya bagaimana, situasi ini yang buat beberapa di antara kami jadi curiga. Ada permainan dengan menarik koordinat,” ceritanya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh orang tua siswa lainnya yakni Wayan Yasa. Ia mengaku jika anaknya tidak diterima disekolah negeri.
“Dalam kondisi Covid sekarang ini, tentu akan berat bagi para orang tua. Kami paham, tidak semua (anak) bisa masuk ke sana (sekolah negeri). Tapi dengan kondisi seperti ini, kami jadi curiga juga,” katanya.
Disisi lain, Anggota DPR RI Nyoman Parta sedikit menambahkan. Menurutnya sistem PPDB tahun ini tergolong lebih baik dibandingkan tahun lalu. Salah satu jalur zonasi yang kuotanya ditetapkan sebanyak 50 persen.
“Cuma realitanya, jumlah siswa dan sekolah tidak imbang. Saya rasa, ke depannya, Denpasar harus menambah minimal satu sekolah. Di Gianyar juga mutlak (tambah sekolah). Kalau tidak, ini akan terus berulang,” tambahnya.
Terakhir, Parta meminta agar proses PPDB dilakukan secara murni. Jangan sampai ada praktik percaloan. “Saya minta juga, jangan yang sudah dapat (sekolah) di swasta, ikut pindah juga. Begitu juga yang sudah dapat di sekolah negeri sesuai wilayahnya, pindah lagi ke sekolah negeri lainnya. Jangan bikin ruwet lagi. Yang belum dapat saja masih ruwet,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bali I Gusti Putu Budiarta menyatakan, pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali. Ia meminta kepada orang tua siswa untuk bersabar.
“Bersabar dulu. Kalau di sini tidak bisa mendapatkan keputusan. Karena ini eksekusinya ada di Gubernur,” pintanya.
Komisi IV, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan Disdikpora Provinsi Bali sebagai leading sector pendidikan di jenjang SMA/SMK dan sederajat. Selain itu, ia akan mencari tahu sampai dimana daya tampung sekolah negeri di Bali.
“Harapan kami, jangan ada anak-anak yang tercecer. Semua anak tertampung (di sekolah) dan bisa belajar,” tutup dia. (RYN/PDN)
