Fraksi Golkar DPRD Bali Ngaku Kesulitan Komunikasi Dengan Disdikpora
DENPASAR, PODIUMNEWS.com - Sidang Paripurna DPRD Bali, Senin (13/07) dengan agenda Jawaban Gubernur Bali atas Pandangan Umum (PU) Fraksi diwarnai interupsi Ketua Fraksi Partai Golkar Bali Wayan Rawan Atmaja terkait persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kepada Gubernur Bali Wayan Koster.
Rawan menyampaikan, pihaknya belakangan kesulitan menghubungi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali Boy Jayawibawa. Ia ingin berkoordinasi belum tuntasnya persoalan PPDB di Bali. Mengingat, masih ada kurang lebih 3000-an siswa yang tercecer dan belum mendapat sekolah di SMK/SMA.
Menurutnya, Kadisdikpora tidak bisa dihubungi alias Lost Contak. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan tersendiri dan menyulitkan dalam persoalan PPDB.
"Yang kami sesalkan Komisi IV putus hubungan dengan Dinas Pendidikan. Kami telah Lost Contak dan sama sekali tidak bisa berkomunikasi," katanya saat menyampaikan interupsi kepada Gubernur Bali.
Menanggapi interupsi tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster mengakui jika banyak masyarakat yang menginginkan supaya anaknya masuk ke sekolah negeri. Akan tetapi, keinginan tersebut terkendala daya tampung sekolah negeri yang sudah tidak mencukupi lagi. Apalagi dengan kondisi Pandemi Covid-19, anggota dewan juga banyak mendapatkan keluhan dan aspirasi dari para konstituennya.
"Jujur saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan PPDB tahun ini banyak masyarakat yang anaknya sebenarnya ingin masuk ke sekolah negeri," jawab Gubernur menanggapi interupsi Fraksi Golkar.
Tak hanya itu saja, Gubernur Koster juga menyayangkan selama 10 tahun belakangan tak ada pembangunan sekolah baru di Bali. Namun, sejak adanya peralihan kewenangan sekolah SMA/SMK dari Kabupaten ke Provinsi, mulai ada pembangunan gedung sekolah dan penambahan ruang kelas baru. Begitu pun tahun 2020 ini, Pemprov Bali telah merencanakan untuk membangun gedung sekolah barun. Hanya saja, dengan adanya Pandemi Covid-19, rencana tersebut sedikit terhambat. Mengingat, anggaran banyak dialokasikan ke penanganan Covid-19.
Rencanannya ada empat kabupaten yang akan dibangun sekolah baru yakni Kota Denpasar, Badung, Buleleng, dan Karangasem. Diperkirakan pertengahan tahun 2020 baru bisa terlaksana.
Lebih lanjut, Koster mengaku telah berkomunikasi dan memerintahkan Kadisdikpora untuk mengoptimalkan kondisi saat ini. Seperti penambahan bangku dan ruang belajar. Serta menampung seluruh aspirasi ataupun usulan dari dewan. Kondisi kurangnya daya tampung dan keinginan untuk masuk sekolah negeri, Koster menyebut bukanlah salah masyarakat, melainkan salah dari pemerintah itu sendiri. Lantaran tak bisa menyediakan tempat (sekolah) yang mencukupi.
“Terima kasih Pak Rawan. Kenapa Kadis Pendidikan tutup telpon, karena banyak yang ngancam dan diuber-uber terus. Nanti lewat satu pintu pasti bisa selesai. Kita tidak lagi melakukan gelombang kedua, tetapi dilakukan optimalisasi dan bisa diakomodir. Saya pastikan seat-nya ditambah. Ini bukan salah masyarakat, ini salah pemerintah,” tandasnya. (RYN/PDN)
